Tokoh Aktivis Lotim Tolak “People Power”
LOMBOKita – Salah seorang tokoh aktivis di Kabupaten LombokTimur, Andra Ashadi menolak tegas aksi people power yang kini marak dibicarakan di masyarakat.
Menurutnya, aksi itu sama artinya ingin membuat suasana yang tidak kondusif pasca pemilu dan pilpres 2019 ini.
Sementara Pemilu legislatif dan Pilpres sudah berlangsung dengan terkendali, sehingga harus tetap dipertahankan, meskipun kita akui pemilu 2019 ini adalah pemilu yang cukup panas secara eskalasi politik.
“Yang jelas people power itu kami tolak karena jelas-jelas akan membuat instabilitas menjadi tidak kondusif,” tegas Andra Ashadi, Selasa (14/5/2019).
Ia menjelaskan pergantian kekuasan pemerintahan (presiden) telah diatur sedemikian rupa lewat pemilu yang demokratis. Namun ketika tidak menerima hasilnya dengan menempuh gerakan masa (people pawer) untuk tidak menerima hasil pemilu dan tidak menggunakan hak keberatanya pada lembaga yang diatur oleh hukum.
Andra menduga, people power sebagai upaya merubah tatanan bernegara RI sebagai negara hukum.Begitu juga people power dan narasi revolusi dari tim kampanye paslon tertentu menunjukkan tidak benar-benar berkeinginan mengikuti pemilu.
Akan tapi terindikasi ada agenda untuk mengganti kekuasaan secara tidak sah melalui revolusi atau gerakan makar.
“kami mendesak Kepolisian Republik Indinesia agar menyelidiki kasus ini dan memperosesnya dengan seadil adilnya tanpa pengecualian,” ujarnya.
Selain itu, lanjut tokoh aktivis Lotim ini menyerukan kepada Masyarakat NTB secara khusus dan seluruh Rakyat Indonesia pada umumnya jangan mau dipecah belah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan tujuan untuk membuat situasi menjadi tidak kondusif.
” Mari membuat gerakan secara bersama untuk mempertahankan NKRI sebagai Negara hukum dan melawan gerakan people pawer serta mendorong tatanan masyrakat yang damai aman dan santosa,” tambahnya.
Pada kesempatan itu juga, Andra Ashadi yang aktif di Lembaga Advokasi Rakyat untuk Demokrasi (LARD) NTB sangat mengapresiasi dan memberikan support moral serta ucapan terimakasih kepada Aparat keamanan Terutama TNI-Polri yang telah mengawal pemilu hingga berlangsung terkendali dan mendukung TNI-Polri untuk tetap mengaka stabilitas keamanan Negara.
” Kami mendorong agar Pemerintah pusat dan Lemhanas membuat rekonsiliasi dan rehabilitasi bagi saudara-saudara kita yang terpapar idiologi radikal pasca pilpres ini,”pintanya.
