Tidak Setuju Nama Bandara, Silakan Protes ke Pusat!

Direktur Publik Institute Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahmad Syamsul Hadi

LOMBOKita – Kabupaten Lombok Tengah yang saat ini sedang geliat pembangunan sektor pariwisata maupun sektor ril lainnya, dan sedang berusaha menarik kedatangan wisatawan sebanyak-banyaknya, seharusnya selalu berada dalam suasana kondusif.

Demikian dikatakan Direktur Publik Institute Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahmad Syamsul Hadi dihubungi di Praya Lombok Tengah, Sabtu (16/11/2019).

Menurut Ahmad Syamsul Hadi atau kerap disapa Bang Memet, jika kondusifitas terganggu di daerah Tatas Tuhu Trasna (Tastura) itu, dikhawatirkan akan mengganggu iklim investasi dan kedatangan para wisatawan.

“Kita ketahui bersama bahwa pemerintah provinsi NTB maupun Lombok Tengah khususnya sedang berusaha membangun citra sektor pariwisata setelah dilanda bencana gempa tahun lalu, sehingga proses pemulihan tersebut harus didukung semua kalangan,” ucap Bang Memet.


Berita terkait:

Dirinya masih mengingat beberapa waktu lalu ada “pembantu” presiden yang membuat pernyataan tentang gelaran MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dibilang hanya ngaku-ngaku saja.

“Setelah pernyataan itu keluar dan diketahui oleh masyarakat, kita ramai-ramai memberikan dukungan dengan melayangkan protes demi terciptanya keadaan yang baik,” kata Ahmad SH.

Karena Lombok Tengah skalanya super prioritas, seharusnya setiap elemen menjaga situasi yang baik agar tetap kondusif

Terkait isu demo penolakan pergantian nama Bandara Internasional Lombok, Bang Memet menganggap rencana aksi tersebut sangat kontra dengan program pemerintah yang sedang ikhtiar melakukan pemulihan nama baik pariwisata Lombok bertagar “LombokBangkit” itu.

“Kalau rebut-ribut terus, gaduh-gaduh terus. Percuma dong sosialisasi dan kampanyekan Lombok Aman, Lombok Bangkit kemana-mana,” cetus Ahmad.

Terlebih menjelang Pemilukada serentak tahun 2020 mendatang, Ahmad SH mengajak masyarakat untuk pandai-pandai melihat dan menilai calon pemimpin terbaik lima tahun mendatang, bukan disibukkan dengan meributkan sesuatu yang tidak jelas duduk persoalannya.

“Contohnya pergantian nama bandara, katanya ada yang mau aksi, terus tutup pintu bandara. Kan yang rugi juga yang akses bandara, padahal pemerintah sendiri terus melakukan upaya untuk menarik kunjungan ke Lombok,” tegas Ahmad.

Ahmad menegaskan, keputusan pergantian nama bandara itu ada di pemerintah pusat, jangan bikin rebut di daerah.

“Kalau tidak setuju, silakan ajukan protes tersebut dengan baik. Biar pemerintah pusat juga bisa mendengar keinginan masyarakat seperti apa,” katanya.

Selain itu, Ahmad SH juga menegaskan, peran kepala daerah sangat berpengaruh untuk menciptakan suasana kondusif di daerah yang dipimpin. Karena itu, peran aktif Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati untuk mencegah terjadinya keributan yang ujung-ujungnya menimbulkan gesekan di tengah-tengah masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini