Terkait Ledakan Pabrik Mercon, KSPI: Pelanggaran Serius Terhadap K3
LOMBOKita – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa ledakan pabrik petasan di Kosambi, Tangerang, merupakan pelanggaran serius terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.
“Berdasarkan investigasi tim FSPMI-KSPI yang pagi ini turun langsung ke lokasi insiden yang menewaskan 47 orang buruh tersebut diduga kuat memenuhi unsur pidana,” demikian kata Said Iqbal di Jakarta, Jumat (27/10/2017).
Lebih tragis lagi, lanjutnya, di perusahaan yang penuh dengan bahan-bahan berbahaya tersebut tidak dilengkapi alat yang memadai terkait dengan K3. Bahkan saat ledakan terjadi, pabrik dalam kondisi terkunci sehingga para buruh tidak bisa cepat menyelematkan diri.
Dia menyayangkan pabrik yang penuh bahan berbahaya ini bisa beroperasi tanpa standar keamanan memadai. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan.
“Pihak Dinas Ketenagakerjaan harus bertanggungjawab,” ujar Said Iqbal.
Ia menegaskan insiden yang menewaskan puluhan pekerja bukan kali ini saja. Sebelumnya parbrik petasan Mandom di Bekasi. Kasus PT Mandom Bekasi tidak ada yang bertanggungjawab.
Buat yang pengen tau gambaran ledakan Kosambi …. Innalilahi#prayforkosambi pic.twitter.com/bj9z5zEEJA
— Papah Puasa Demi Kamu Nak (@Josnrico) October 27, 2017
Pabrik petasan Kosami ini, kata Iqbal diduga melakukan pelanggaran ketenagakerjaan. Status hubungan kerja para pegawai tidak jelas dan dibayar murah. Bahkan dugaan kuat perusahaan ini telah mempekerjakan pekerja anak.
Di mana hal ini merupakan pelangagaran serius terhadap UU Nomor 13 tahun 2003. “Para pekerja dibayar upah murah dan tidak ada kejelasan status,” katanya.
Menurut Iqbal, pihaknya akan membawa ini kedalam Sidang tahunan organisasi buruh internasional, ILO.
“Pada pada tahun ini ILO Governing Body sedang melakukan sidang yang salah satunya membahas tentang K3. Kami akan membawa kasus pabrik petasan dan Mandom di Bekasi ke sidang ILO,” kata Said Iqbal.
KSPI berpendapat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tidak cukup sebatas memberikan santunan dan mengutus stafnya ke pabrik petasan.
“Seharusnya kemenaker memimpin langsung penanganan kasus ini,” tegasnya.
KSPI meminta pihak kepolisian mempidanakan pengusaha pabrik petasan, melakukan kampanye K3 secara nasional dan meluas serta memperkuat pengawasan ketenagakerjaan.
Iqbal berpendapat, Pengawas Ketenagakerjaan tidak lagi di provinsi, tetapi diambil alih di bawah Kemenakertrans, dengan membentuk Komite Nasional Pengawasan Peburuhan yang diketahui langsung oleh menteri.
Sehingga pengawas ketenagakerjaan bukan otonomi di daerah. Menurutnya, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Konvensi ILO.
Cara ini, menurutnya, bisa memaksimalkan peran pengawas dalam hal menekan pelanggaran hak-hak pekerja dan kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian, termasuk kekerasan terhadap PRT.
