Soal SPPD Fiktif, Garis Demokrasi Anggap Preseden Buruk Bagi Lembaga DPRD Lotim
LOMBOKita -Pihak Lembaga Advokrasi Transpransi dan Demokrasi (Garis Demokrasi) Nusa Tenggara Barat menganggap kalau persoalan dugaan SPPD fiktif dan penggunaan joki dalam bintek atau diklat di Jakarta. Tentunya ini menjadi Preseden buruk bagi lembaga DPRD Lotim terhormat.
Apalagi persoalan ini telah muncul di media massa maupun dari pihak kepolisian turut untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Sehingga tentunya siapa yang salah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.
” Mencuatnya kasus dugaan SPPD fiktif dan joki dalam Diklat DPRD Lotim di Jakarta,maka ini menjadi Preseden buruk bagi lembaga dewan ini kedepannya,” tegas Direktur Garis Demokrasi NTB, Sawaluddin As Sasaki kepada media ini.
Ia juga sangat menyayangkan sikap teman-teman dewan seperti itu,jika memang alasannya karena kesibukannya nyaleg kenapa tidak di tunda pelaksanaan kegiatannya atau jangan mengambil uangnya SPPD-nya kalau tidak berangkat diklat itu lebih gentelmen.
Namun fakta ini memperlihatkan sekali keinginan tidak baiknya sejumlah oknum anggota dewan yang melakukan perbuatan tidak baik tersebut.
” Dirinya menduga mungkin prilaku seperti ini sudah sering dilakukan oknum anggota DPRD Lotim,akan tapi baru sekarang kena apes atau ketahuan,” ujarnya.
Oleh karena,tambah Aweng, dirinya meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengambil sikap tegas atas sikap tidak terpuji teman-teman dewan di Lotim.Sehingga tentunya menjadi miris melihat kenyataan ini
Apalagi diantara sejumlah oknum anggota DPRD Lotim yang tidak berangkat diklat tersebut. Terdapat pimpinan dewan, pimpinan partai,pimpinan fraksi tidak hadir,maka ini tentunya menjadi pertanyaan semua kita.
Karena seharusnya menjadi contoh dan panutan di mata anggota dewan yang lainnya. Maka hal ini sangat tidak terpuji dan mengecewakan sekali.
” Kami mendukung aparat mengambil sikap tegas supaya ini bisa menjadi pembelajaran kedepannya agar tidak terulang lagi,” tandas Sawaludin yang juga tokoh politik di Lotim.
Lebih lanjut Direktur Garis Demokrasi NTB meminta pihak Sekwan DPRD Lotim bersama sekretariat untuk bertanggungjawab atas persoalan ini. Karena biar bagaimanapun juga yang mengurus masalah tetek bengek dari sejak sebelum pemberangkatan sampai baliknya kembali adalah pihak sekretariat dewan.
