Sewa Lapak PKL di Kota Mataram Tunggu Perda
LOMBOKita – Kalangan anggota DPRD Kota Mataram menyarankan agar Pemkot bisa menunggu pengesahan peraturan daerah yang baru untuk menarik sewa lapak dari pedagang kaki lima.
“Meskipun sudah ada aturan sebelumnya, penarikan sewa lapak sebaiknya menunggu penetapan perda yang baru,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Misban Ratmaji di Mataram, Kamis.
Hal itu dikemukakannya menanggapi rencana dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram yang akan mulai menarik sewa lapak kepada PKL Udayana sebesar Rp50 ribu per bulan.
Politisi dari PKPI ini mengatakan, saat ini DPRD sedang melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan, yang nantinya menjadi acuan dalam penarikan retribusi sewa lapak PKL serta bangunan milik aset pemerintah kota lainnya.
“Jika perda ini sudah disahkan, maka semua PKL yang menggunakan aset pemerintah kota diharuskan membayar retribusi,” katanya.
Lebih jauh lanjut Misban yang juga menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) Ranperda tentang Penyelenggaran Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan, besaran penarikan retribusi yang direncanakan Perkim yaki sebesar Rp50 ribu itu perlu ditinjau kembali.
Apalagi, sudah banyak masukan dari para PKL yang meminta dan menyatakan tidak setuju dengan besaran pungutan retribusi tersebut.
“Sebaiknya harus ada negosiasi antara pedagang dengan pemerintah kota seperti halnya antara penyewa dengan pemilik lahan agar tidak terjadi masalah ke depan,” ujarnya.
Kepala Dinas Perkim Kota Mataram HM Kemal Islam sebelumnya mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan persiapan administrasi berupa blangko dan kuitansi pembayaran sewa lapak PKL.
“Blangko dan kuitansi pembayaran sewa lapak tersebut kita koordinasikan dengan Badan Keuangan Daerah (BKD), agar tagihan tersebut dapat diporporasi,” katanya.
Dikatakan, penarikan retribusi sewa lapak bagi PKL itu berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2017 tentang Retribusi Sewa Aset Daerah, dan untuk tahap pertama penerapan perda itu dilaksanakan di PKL kawasan Taman Udayanan.
Pasalnya, jumlah PKL di Jalan Udayanan mencapai sekitar 200 pedagang, sementara pada hari Minggu saat “car free day” jumlah PKL bisa mencapai 700 orang.
“Karena itulah, keberadaan PKL di taman kota menjadi salah satu potensi pendapatan daerah yang potensial dengan asumsi pendapatan daerah Rp300 juta per tahun,” katanya.
