Rohman Farly, Harapan Baru Warga Kota Mataram

LOMBOKita – Satu lagi bakal calon Walikota Mataram muncul, yakni Drs. H. Rohman Farly, MM. Lahir di Mataram pada 16 Juni 1963. Figur yang saat ini masih menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur.

Rohman Farly bertekad membawa perubahan dan harapan baru bagi warga dan Pemkot Mataram.

Banyak potensi yang belum tergali di Kota Mataram, dan karena itu saya ingin mengabdikan diri untuk kemajuan Kota mataram,” katanya di Mataram, Kamis (25/7/2019).

Menyelesaikan pendidikan di SDN 1 Rembiga dan SMPN 1 Mataram serta SMA Muhammadiyah Mataram, almamater APDN Mataram 1987 ini memiliki pengalaman panjang di bidang pemerintahan.

Rohman Farly menjadi Lurah Pancor, Lotim, selanjutnya menjadi Camat Selong dan kemudian menduduki sejumlah jabatan struktural lainnya di daerah Patuh Karya itu.

Dengan jabatan yang diembannya hingga saat ini menjadi Sekda Lotim, mantan Ketua KNPI Lotim ini memiliki bekal yang cukup untuk mengorganisir bidang pemerintahan dan kemasyarakatan.

“Pada hakikatnya masyarakat berharap ada perubahan ke arah yang lebih baik, dan saya memiliki banyak konsep untuk perubahan yang membawa harapan baru bagi warga Mataram,” katanya.

Menurut Rohman yang beralamat di perumahan Sembada Griya Asri blok A no 2, Kekalik, Mataram ini, dia akan maju menjadi salah satu bakal calon kepala daerah dari unsur perseorangan.

“Kami ingin menjadi kepala daerah yang berasal dari rakyat, menjadi pilihan rakyat, dan karenanya maju atas kehendak rakyat,’’ ucapnya.

Hingga saat ini lebih dari 20.000 KTP warga Kota Mataram telah dikantonginya sebagai syarat untuk maju secara independen (perseorangan).

Soal paket bakal calon Wakil Walikota yang akan menjadi pasangannya, Rohman menyatakan sedang konsolidasi. ‘’Tentu saja paket bakal calon Wakil Walikotanya juga dikenal oleh masyarakat Mataram,’’ katanya.

Paket bakal calon Wali dan Wawali Kota Mataram harus dapat memahami karakter masyarakat Kota Mataram, terutama visi perubahan ke arah kemajuan Mataram yang berlatar sebagai daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perdagangan dan jasa. (*)