PSI NTB Tolak Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden

LOMBOKita – Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), Dian Sandi Utama menolak adanya wacana penambahan masa jabatan Presiden Ir. H. Joko Widodo.

“PSI sudah pasti menolak jika ada wacana penambahan masa jabatan Presiden,” tegas Dian Sandi Utama di Mataram, Kamis (3/3/2022).

Alasan penolakannya, kata Dian Sandi, sangat sederhana, sebagai anak muda generasi penerus politik Indonesia tidak mau ikut turut serta membuat ketidak-teraturan dalam tatanan berbangsa dan bernegara atau upaya-upaya lain dari politik untuk keluar dari garis konstitusi.

Demikian pula dengan adanya wacana amandemen masa jabatan Presiden menjadi 3 periode, PSI menurut Dian, tidak ikut bertanggungjawab karena PSI belum memiliki wakil di Senayan.

“Saat ini kami sedang fokus konsolidasi, menguatkan pondasi politik elektoral dan menyiapkan kader-kader terbaik untuk maju mencalonkan diri pada Pileg Februari 2024 serta PSI tembus ke Senayan,” pungkas pria yang kerap dipanggil DSU itu.

Dikutip dari wartaekonomi.co.id (jaringan suara.com-lombokita.com), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan usulan adanya penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024. Usulan itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Cak Imin mengatakan bahwa idenya itu disampaikan karena tidak ingin ada yang mengganggu terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini, termasuk penyelenggaraan pemilu.

“Itu ide saya untuk bagaimana agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik ini tidak terganggu oleh pemilu. Semua tergantung presiden dan pemimpin partai-partai,” kata Cak Imin.

Selain Cak Imin, sejumlah parpol lain juga sudah menyatakan setuju pemilu ditunda. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, misalnya yang memastikan partainya akan setuju apabila jadwal Pemilihan Umum 2024 dipertimbangkan untuk diundur.

“PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur,” kata Zulkifli.

Begitu pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga memberikan sinyal kuat persetujuan usulan penundaan pemilu.

“Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi Partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan,” ujar Airlangga dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2/2022).