Polisi Minta BPK Audit Dana Desa Beraim
LOMBOKita – Petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah meminta Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat untuk melakukan audit terhadap penggunaan dana desa dan alokasi dana desa di Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah.
“Walaupun sudah ada dari inspektorat, tetap kami minta audit ke BPK. Nanti dari sana ketahuan apakah ada indikasi kerugian negaranya atau tidak,” kata Kapolres Lombok Tengah AKBP Kholilul Rochman yang ditemui di Mataram, Rabu.
Tahun 2017, Inspektorat Lombok Tengah telah merilis laporan hasil pemeriksaan (LHP) Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Beraim, dengan indikasi kerugian mencapai Rp300 juta.
Berangkat dari LHP inspektorat, muncul indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa yang digelontorkan pada tahun 2016 tersebut. Beberapa kegiatan yang telah terealisasi diduga tidak sesuai dengan anggaran yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban desa.
Karena itu, permintaan audit yang diajukan petugas Satreskrim Polres Lombok Tengah kepada BPK menjadi penentu dari proses penanganannya yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan.
“Kalau ada indikasi (kerugian negara), tentu saja akan kita tingkatkan (penyidikan),” ujarnya.
Lebih lanjut, permintaan audit yang belum lama ini diajukan ke pihak BPK masih sebatas pengajuan. Terkait dengan kesiapan BPK, pihaknya belum menerima kelanjutan informasinya.
“Kita baru bersurat, bagaimana kesiapan dan apa permintaannya, kita masih menunggu,” ucapnya.
