Polemik Di Balik Pengesahan RUU Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja atau disingkat UU Ciptaker adalah rancangan undang-undang (RUU) di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing maupun dalam negri, dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah.

MEMILIKI PANJANG 905 HALAMAN DAN MENCAKUP BANYAK SEKTOR, UU CIPTA KERJA DISEBUT JUGA SEBAGAI UNDANG-UNDANG SAPU JAGAT

Isi RUU Cipta Kerja didukung oleh seluruh partai pendukung koalisi pemerintah. Sedangkan, ada dua fraksi menyatakan menolak RUU menjadi UU Cipta Kerja ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Tujuh fraksi partai pendukungd dari RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pembahasan RUU Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR untuk disahkan jadi UU Cipta Kerja ini terbilang kilat dan cenderung mengambil keputusan sepihak. Jika kita bandingkan dengan pembahasan RUU lain. Bahkan, awalnya RUU Cipta Kerja ini bisa selesai sebelum 17 Agustus meskipun di tengah pandemi Covid-19. Seakan di kejar oleh waktu dan sangat terburu buru dalam mengesahkan RUU ini. pembahasan RUU ini diklaim demi kemudahan investasi di Indonesia. Sidang-sidang pembahasannya dilakukan siang malam bahkan hingga larut malam, meskipun dibahas di tengah masa reses dan pandemi dan terbilang memaksa karena di saat semua orang sedang focus pada pandemi DPR malah membahas tentang hal lain yang justru belum tepat untuk di bahas saat masa krisis pandemi seperti ini.

Undang-Undang Cipta Kerja ini menimbulkaan banyak sekali kritik karena dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja. Banyak sekali masyarakat dari berbagai elemen turun kejalan untuk unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini menuntut agar undang-undang ini dicabut. Tetapi usaha masyarakat untuk unjuk rasa agar UU Cipta kerja ini di batalkan bertepuk sebelah tangan atau tidak di lihat oleh pemerintah dan akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah pada akhirnya sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil melalui hasil rapat paripurna pada Senin (5/10/2020).

Serikat buruh dan semua elemen masyarakat menganggap ada beberapa pasal RUU Cipta Kerja yang sangat merugikan pekerja. Isi Omnibus Law Cipta Kerja ini dianggap merugikan pekerja karena menghapus ketentuan upah minimum di kabupaten/kota, dan juga dapat menurunkan pesangon serta menghapus izin atau cuti khusus seperti cuti nikah cuti hamil dan cuti melahirkan.

Ada beberapa isi RUU Cipta Kerja yang di anggap merugikan para pekerja :

1. Terkait upah minimum
Dalam pasal 88C draft RUU berbunyi, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa upah minimum tersebut merupakan minimum provinsi. Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2005, penetapan upah dilakukan di provinsi serta kabupaten/kota/ Sehingga menetapkan UMP sebagai satu-satunya acuan besar nilai gaji.

2. Memangkas pesangon
Pemerintah akan memangkas pesangon yang diwajibkan pengusaha jika melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja). Nilai pesangon bagi pekerja turun karena pemerintah mengganggap aturan yang ada pada UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak implementatif.

3. Penghapusan izin atau cuti khusus
RUU Cipta kerja mengubah ketentuan cuti khusus atau izin yang tercantum dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Penghapusan izin atau cuti khusus antara lain untuk cuti atau tidak masuk saat haid hari pertama, keperluan menikah, menikahkan, mengkhitankan, pembaptisan anak, istri melahirkan/keguguran dalam kandungan hingga adanya anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia.

TUNTUTAN PENDEMO
Para pendemo yang turun kejalan kemarin mempunyai banyak sekali tuntutan agar RUU Cipta kerja ini di batalkan karena RUU Cipta kerja ini dianggap sangat merugikan para pekerja dan lebih menguntungkan para pekerja asing dan investor asing. Mahasiswa yang melakukan unjuk rasa kemarin menuntut agar presiden jokowi mengeluarkan perpu cabut UU Cipta Kerja, tuntutan ini di minta karena UU Cipta Kerja di nilai merampas hak hidup seluruh rakyat Indonesia dan justru lebih banyak menguntungkan penguasa dan oligarki. Disini ada 3 tuntunan yang sangat penting yang di minta oleh seluruh elemen masyarakat yaitu :

Pertama: Mendesak Presiden jokowi untuk mengeluarkan perppu demi mencabut UU Cipta Kerja yang telah di sahkan pada Senin 5 oktober 2020, yang kedua yaitu mengecam tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat atas penolakan terhadap UU Cipta Kerja ini yang terakhir mengecam berbagai tindakan represif aparatur Negara terhadap seluruh massa aksi. Ini merupakan tuntunan para mahasiswa dan buruh agar hak haknya tidak di hapuskan begitu saja.

Alasan Pemerintah Mengesahkan UU Cipta Kerja
Pemerintah dan DPR sangat cepat sekali mengesahkan UU Cipta Kerja ini, sangat di sayangkan karena di saat pandemic ini masyarakat sedang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah untuk menangani pandemic ini justru pemerintah sibuk melakukan dan membahas tentang UU Cipta Kerja yang sama sekali belum tepat untuk di bahas bahkan belum tepat untuk disahkan. Pemerintah menjelaskan lahirnya UU Cipta Kerja ini di latarbelakangi akan fakta bahwa pandemic begitu berimbas pada kesejahteraan masyarakat.

Dimana angka PHK saat pandemic ini meningkat sangat tajam. UU ini adalah instrumen dimana lapangan pekerjaan dibuka seluas luasnya bagi semua masyarakat. Pemerintah menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja ini merupakan suatu bentuk penyederhanaan dari sekian banyak undang-undang. Itu alasan pemerintah sangat cepat mengesahkan UU Cipta Kerja menurut saya.

TEORI
Dari pandangan sosiologi polemik UU Cipta Kerja ini sangat berkaitan dengan teori dari talcot parsons dengan teori sibernetikanya, dimana teori ini membahas tentang hukum ketenagakerjaan. Menurut Talcot parsons bahwa kehidupan masyarakat itu merupakan suatu system yang saling terkait, dan terdiri dari empat subsistem: budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang senantiasa melingkari kehidupan kemasyarakatan.

Hukum ketenagakerjaan termasuk dalam dominan hukum publik, dimana ada keterlibatan Negara dalam pelaksanaan dan penegakannya. Dengan kata lain ada intervensi (peran) Negara baik dalam perumusan maupun penegakan system hukum ketenagakerjaan. Penegakan hukum ketenagakerjaan tidak dapat dilaksanakan jikahanya menggunakan pendekatan formil belaka. Pendekatan materil pun diperlukan dalam proses penegakan hukum ketenagakerjaan. Bahkan pendekatan hukumprogresif, dimana penegakan hukum harus mempertimbangkan segala yang terjadi di masyarakat perlu di praktekkan. Teori talcot parsons mengemukakan bahwa hukum dalam dalam masyarakat itu tidaklah otonom karena penegakannya selalu di pengaruhi oleh factor non hukum yaitu factor ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Teori ini sejalan deengan fenomena hukum yang dialami oleh masyarakat bahwa penegakan hukum tidklah berjalan sebagaiman mestinya, tapi hukum dalam penegakannya selalu di pengaruhi oleh factor non hukum yang utamanya ekonomi dan politik.