Pengurus DPD II KNPI Lombok Utara Resmi Dilantik

Ketua DPD I KNPI NTB saat melantik pengurus DPD II KNPI Lombok Utara di Aula RSUD

LOMBOKita – Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lombok Utara secara resmi dilantik. Pelantikan berlangsung di Aula RSUD Tanjung Kamis (16/3)

Pelantikan tersebut dihadiri oleh Ketua DPD I KNPI NTB H. Baihaqi, Bupati Lombok Utara yang dalam hal ini diwakili Asisten I Setda Lombok Utara H. Simparudin, serta Ketua DPRD Lombok Utara Artadi.

Ditemui usai pelantikan, Ketua DPD I KNPI NTB H. Baihaqi menyampaikan, dalam kepengurusan yang baru saja dilantik ini praktis terdapat semua sektor dari berbagai organisasi yang masuk didalamnya.

Pihaknya berharap kepengurusan yang baru bisa bekerja maksimal dalam konteks untuk membangun daerah. Sebab, dalam pembangunan, pemerintah harus bersinergi dengan semua pihak tak terkecuali para pemuda.

“Kami harap ketua baru bisa berkolaborasi untuk programnya. Tapi tidak hanya itu, jangan sampai mengharapkan support dari pemda saja, anggota harus berperan aktif mengali sumber yang lain,” ungkapnya.

Disebutkan, Lombok Utara merupakan Kabupaten pertama yang dilantik ketua serta kepengurusannya yang baru dibawah pimpinan Baihaqi di DPD I. Nantinya, dalam waktu dekat tentu akan ada kabupaten lain yang akan digelar acara serupa. Pasalnya, ini merupakan perintah AD/ART sehingga semua wilayah harus terisi dengan tetap mengedepankan konsolidasi.

“Nanti dalam waktu dekat akan ada lagi pelantikan di Lombok Tengah konsolidasinya tetap kita jalankan mengingat ini adalah perintah dari AD/ART,” terangnya.

Menyangkut organisasi KNPI yang kerap disebut dualisme, Pria yang pernah mencalonkan diri sebagai Walikota Mataram tersebut secara tegas mengatakan jika dinamika sudah selesai. Hal ini berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga praktis menyudahi kubu-kubu yang terlibat dalam berdirinya organisasi KNPI.

“Berbicara KNPI tidak ada yang perlu kita perdebatkan lagi dinamika sudah selesai, pemerintah dalam hal ini Kemenkumham sudah memberikan legalitasnya berupa SK beserta sertifikat HAK untuk penggunaan merk dan logo,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPD II KNPI Lombok Utara Candra Adi Susila mengatakan, komposisi kepengurusan DPD II KNPI Lombok Utara telah mengakomodir hampir keseluruhan OKP yang ada, hal ini jelasnya untuk menghindari anggapan organisasi KNPI dimonopoli oleh segelintir orang.

Ia menilai banyak PR yang harus dilakukan kedepan terlebih kaitan menjadi mitra pemerintah daerah. Salah satu program yang akan dilakukan yaitu menyasar bidang pendidikan serta kesehatan. Hanya saja, sebelum itu pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di sana akan dibahas lebih teknis menyangkut program ke depan.

“Ini merupakan KNPI periode ketiga, saya harap bisa bersinergi dengan pemerintah kaitan membangun daerah. Banyak program yang bisa kita lakukan kedepan contoh di Dikpora itu KLU masih rendah angka rata-rata usia sekolahnya,” ujarnya.

“Kemudian bagaimana teman teman yang tergabung di sini ini yang backgroundnya pendidikan kita arahkan ke sana. Selanjutnya di kesehatan apalagi untuk menangani stunting tentu butuh sinergi semua pihak,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini