Pengadilan Negeri Praya Kekurangan Hakim. Kok Bisa?
LOMBOKita – Pengadilan Negeri Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat hingga saat ini masih kekurangan tenaga Hakim.
Hal itu diungkapkan Ketua Pengadilan Negeri Praya, Husnul Khotimah, SH., MH kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin (25/9/2017).
Idealnya, kata Husnul Khotimah, Pengadilan Negeri Praya harus memiliki minimal 10 orang tenaga Hakim mengingat banyaknya kasus yang dilimpahkan ke pengadilan yang kini masih berstatus Kelas II dengan Akreditasi A ini.
“Karena kurangnya tenaga hakim disini, jadi seakan kita para hakim tidak boleh sakit. Satu orang hakim yang sakit dan tidak masuk, maka sejumlah kasus tidak akan dapat disidangkan,” ujar wanita berjilbab ini berseloroh.
Meski demikian, Pengadilan Negeri Praya dengan slogan “Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas” tetap mengedepankan profesionalisme demi tugas pengabdian kepada bangsa dan negara untuk bertindak seadil-adilnya dalam memutuskan perkara.
Masih minimnya tenaga hakim di Pengadilan Negeri Praya khususnya bahkan di seluruh Indonesia, sebut Husnul Khotimah, disebabkan moratorium pengangkatan hakim yang telah berlangsung sekitar tujuh tahun. Ditambah lagi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang banyak “terpental” saat mengikuti tes penerimaan hakim.
“Mungkin NTB yang paling banyak tidak lulus dalam penerimaan tenaga hakim. Bayangin aja, dari 4.000 peserta seleksi hakim, yang lulus dari NTB hanya 27 orang,” kata Husnul Khotimah.
Diakuinya, setiap tahun ada Daftar Urut Kepangkatan (DUK) yang di dalamnya termasuk kebutuhan tenaga hakim dan pegawai yang diajukan ke pemerintah pusat, tetapi sampai saat ini belum ada penambahan tenaga hakim yang ditugaskan di Pengadilan Negeri Praya.
“Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya ada penambahan tenaga hakim sehingga penyelesaian persidangan kasus juga lebih cepat terselesaikan,” harap Husnul Khotimah didampingi Humas PN Praya, Asri.
