Pemkab Lotim Larang Peternak Unggas, Pemilik Restoran, Hotel Menggunakan Gas Elpiji Bersubsidi 3 Kg
LOTIM LOMBOKita – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengumpulkan para peternak ayam untuk membahas kelangkaan elpiji 3 kg. Pertemuan ini menindaklanjuti edaran Pertamina yang melarang sektor usaha sepertin peternak, restoran, hiotel dan lainnya menggunakan elpiji bersubsidi 3 kg. di pendopo Bupati. Jumat
Bupati Lombok Timur, IH Haerul Warisin yang akrab disapa H Iron mengatakan kelangkaan elpiji harus disikapi bersama karena menyangkut hajat hidup orang banyak. “Saat Lebaran stok cukup, tapi sekarang kondisinya jauh berbeda. Banyak hal yang membuat alurnya berubah,” ujar Bupati Iron.
Dihadapan peternak.
Bupati menyebut pertumbuhan ekonomi Lotim yang naik signifikan di kuartal IV 2025 jadi salah satu pemicu. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,9 persen pada Oktober-Desember 2025.
“Data BPS ini tidak bisa dipungkiri. Ini yang jadi acuan pemerintah,” tegasnya.
Kenaikan ekonomi itu berdampak pada lonjakan konsumsi rumah tangga. Jika sebelumnya satu rumah tangga cukup 1 tabung, kini bisa sampai 3 tabung. Dengan jumlah rumah tangga di Lotim sekitar 800 ribu, artinya ada tambahan kebutuhan sekitar 800 ton. “Negara lain menaikkan harga, Indonesia tidak. Ini yang menyebabkan masalah,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu juga ,
Bupati mengingatkan aturan pelqrangan dari Pertamina: bahwa peternak, restoran, hotel, dan usaha pertanian tidak boleh menggunakan elpiji 3 kg bersubsidi. “Di masyarakat, kalau tidak diawasi, tidak tahu mana yang peternak atau bukan. Ini yang jadi titik tumpu pemerintah,” ujarnya.
Ia menyayangkan kelangkaan justru membuat bupati yang disorot, bukan Pertamina. Padahal di tabung sudah tertulis jelas “untuk orang miskin”. Ke depan, pembelian hanya untuk masyarakat miskin yang masuk kategori desil.
Pemkab meminta peternak pelan-pelan beralih ke elpiji non-subsidi sebelum aturan wajib diberlakukan. “Saya tidak ingin nanti Satpol PP yang melakukan penindakan. Pemkab dan peternak bermitra. Tanpa kemitraan, bisa saja mendstangkan dari luar daerah. Ini yang tidak kita inginkan,” tegas Bupati.
Bupati mengakui peternak jadi salah satu penopang ekonomi Lotim. “Penyebab utama pertumbuhan ekonomi ya masyarakat Lotim banyak begawe. Apa ini kita larang? Tidak bisa. Setelah usai hajatan, konsumsi kembali normal.”
Untuk menormalkan kondisi, Pemkab terus menggelar razia elpiji serta menyidak hotel dan peternak. “Sekarang sudah pada maklum, sebelumnya belum,” kata Bupati. Ia juga meminta warga miskin yang belum punya tabung melapor dengan data jelas.
Soal kuota, Bupati menegaskan itu kewenangan Pertamina. Lotim sudah mendapat kuota, namun penyaluran butuh pengawasan ketat.
Pemkab berkomitmen membantu peternak beralih dari elpiji subsidi dan mencari alternatif lain, seperti penggunaan _heater_ listrik.
Pemkab menegaskan akan terus mencari titik temu antara aturan Pertamina dan keberlangsungan usaha peternak. “Peran peternak luar biasa sebagai penopang ekonomi. Kita upayakan kondisi kembali normal,” tutup Bupati Iron.
