Pemkab Loteng Diminta Cerdas Tunjuk Direksi Perusda
LOMBOKita – Pemerhati dunia usaha, Nasrullah, meminta Pemkab Lombok Tengah lebih cerdas dalam menyikapi aturan menetapkan jajaran direksi Perusahaan Daerah (Perpusda) Lombok Tengah Bersatu.
Menurutnya, Pemkab Lombok Tengah selaku pemegang hak mutlak tidak boleh kaku dalam mengambil kebijakan. Terutama yang berkaitan dengan aturan pemerintah pusat. Misalnya aturan tentang larangan keterlibatan kader partai dalam Direksi Perpusda, harus disesuaikan dengan kebutuhan.
Jika memang ada pengurus partai memiliki kompetensi dalam mengurus satu bidang usaha, menurutnya tidak ada persoalan. Sebab di beberapa BUMD bahkan BUMN, para pejabat strategisnya dipegang oleh politisi. Misalnya Direksi Gerbang MAS NTB, rata-rata dari kalangan partai politik.
“Kalau di Perusda Loteng Bersatu tidak boleh, bagaimana dengan yang lain,” kata Nasrullah di Praya, Sabtu (10/9/2018).
Baginya, pengelolaan Perpusda Loteng Bersatu merupakan perkara kecil. Dengan modal Rp 1 Milyar, pihaknya mengaku bisa menyetor keuntungan ratusan juta per tahun.
“Kalau uang ada, apapun bisa kita lakukan,” kata Nasrullah.
Pihaknya pun mengaku siap mempersentasekan gagasan pengelolaan Perpusda Loteng Bersatu jika sewaktu waktu dimintai pendapat oleh pemerintah daerah maupun DPRD.
“Sebagai warga Lombok Tengah yang peduli masa depan daerah ini, saya siap membantu,” pungkasnya. wis
