Pemerintah Belum Bisa Tuntaskan Soal Pangan dan Papan
LOMBOKita – Menteri Dalam Negeri Tjahtjo Kumolo mengatakan pekerjaan rumah (PR) yang dihadapi pemerintah masih pada persoalan pangan dan papan sehingga pembangunan infrastruktur terus dikebut untuk memecahkan persoalan tersebut.
“Akhir tahun 2018 pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial harus sudah rampung waduk, saluran irigasi, rel kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, jalan tol dan lain sebagainya. Semua itu sudah harus dapat dimanfaatkan,” kata Tjahtjo di Kota Tangerang Selatan, Kamis.
Tjahtjo saat memberikan pengarahan dalam Rakernas REI di ICE BSD City menjelaskan dengan tersambungnya seluruh wilayah termasuk pulau terluar dalam jaringan infrastruktur diharapkan persoalan sandang dan pangan yang sejak otonomi daerah menjadi persoalan dapat mulai teratasi.
Program pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial ini merupakan program Nawacita yang merupakan janji politik Presiden Joko Widodo saat berkampanye, kemudian dijabarkan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.
Tjahtjo juga mengungkapkan dalam program pembangunan infrastruktur tersebut, Presiden juga mengajak peran swasta untuk melakukan percepatan terutama dalam pembangunan kota-kota baru mandiri di seluruh wilayah Indonesia.
Dia berharap melalui peran swasta dalam hal ini pengembang anggota REI maka persoalan masih banyaknya pegawai negeri sipil, buruh, serta masyarakat lainnya yang belum memiliki hunian dapat teratasi.
Mendagri memberi target dengan rampungnya pembangunan infrastruktur dalam hal ini pelabuhan maka pengiriman barang dan jasa antarkepulauan dapat berjalan lancar yang pada akhirnya menyelesaikan persoalan pangan.
Mendagri mengatakan secara politik pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla akan berakhir pada Agutus 2018. Pada masa itu sudah ada penyerahan nama-nama calon presiden dan wakil presiden dari partai politik kepada KPU dan selanjutnya melaksanakan Pemilihan Presiden tahun 2019.
Dia meminta partisipasi masyarakat khususnya anggota REI dalam Pilkada serentak termasuk pemilihan presiden. Kalau sebelumnya angka partisipasi masih 72 persen maka diharapkan ke depan dapat ditingkatkan.
Belajar dari penyelenggaraan Pilkada DKI Jakata, Mendagri berpesan agar tidak ada lagi kasus-kasus politik uang, kampanye hitam, serta ujaran kebencian.
“Seharusnya adu konsep dan gagasan untuk memajukan dan membangun negeri. Sudah cukup persoalan di Pilkada DKI. Dari sekian banyak berita yang terkait Pilkada DKI sebanyak 800 ribu isinya fitnah, hoaks, dan adu domba, serta hanya 200 ribu saja yang jelas,” ujar Tjahtjo.
Mendagri di hadapan forum peserta Rakernas REI juga menyampaikan apresiasinya atas kerja keras Polri yang berhasil mengungkap dan menangkap kelompok pelaku pemasok berita fitnah, hoaks, dan adu domba.
Menurut dia seharusnya masing-masing calon pemimpin baik di pusat maupun daerah sudah memiliki tim komunikasi yang mampu membangun komunikasi program kerja mereka ke depannya kepada masyarakat.
