Pembangunan Ekonomi melalui KEK Mandalika Hanya Hayalan

LOMBOKita – Direktur Public Institute Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahmad Samsul Hadi menegaskan, di tengah pandemic dan wabah Corona Virus Deases 2019 atau Covid-19  yang melanda dunia termasuk Indonesia berdampak pada kesulitan ekonomi masyarakat.

Meski demikian, katanya, seharusnya pemerintah tetap bisa bekerja dengan baik sebagai tenaga pelayan masyarakat.

Tidak terselesaikannya pembayaran lanah warga yang inclave dengan KEK bisa menjadi preseden dan alat ukur kinerja pemerintah yang buruk

Menurut Ahmad SH, sengketa agraria mempunyai sejarah panjang di Nusa Tenggara Barat, seharusnya hal tersebut harus menjadi pelajaran untuk tidak terulang kembali.

“Dalih pemerintah sejak orde baru sampai saat ini masih sama; pembangunan untuk kesejahteraan, peningkatan ekonomi masyarakat adalah jargon lama dan tidak pernah terbukti,” urai Ahmad SH kepada LOMBOKita.

Politisi Partai NasDem Lombok Tengah itu menegaskan, tidak terselesaikannya permasalahan pembayaran tanah warga di kawasan KEK Mandalika terkesan lucu, tidak berbanding lurus dengan upaya pemerintah pusat yang terus melakukan perbaikan di segala lini, penyederhanan birokrasi, kemudahan akses izin dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat sebagai dampak dari pembangunan.

“Masyarakat luas berasumsi buruk terhadap pemerintah dan ITDC adalah hal yang sangat wajar, apalagi perkembangan pembangunan yang sangat lamban dan terkesan tidak mempunyai keterbukaan terhadap publik,” pungkas Ahmad SH.

“Tata kelola yang serampangan juga akan berakibat pada timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengembangan pariwisata di NTB yang skala dunia,” imbuhnya.

Karena itu, kata Ahmad, pemerintah harus turun tangan dan bila perlu secara manual menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi hambatan yang tidak perlu.

“Jika tidak mampu duselesaikan, maka sama saja, pemimpin di NTB ini sedang mengakali rakyatnya dengan janji dan kepalsuan,” tandas Ahmad.