MotoGP Mandalika 2021 Terancam Gagal

LOMBOKita – Gelaran MotoGP Mandalika Lombok tahun 2021 tercancam gagal. Sebabnya, hingga saat ini, masih banyak lahan warga yang belum dibayar.

Puluhan hektar lahan yang berada di dalam lokasi sirkuit MotoGP Mandalika juga ditengarai belum dibayar.

Sejumlah pemilik lahan mengeluhkan lahan mereka yang belum dibayar dengan mendatangi salah seorang anggota DPRD NTB asal Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Wirajaya.

Politisi Partai Gerindra itu berharap pihak ITDC bisa segera melunasi pembayaran yang menjadi hak para pemilik lahan.

“Mereka (para pemilik lahan) menemui saya di rumah,” ungkap anggota DPRD NTB Dapil Lombok Tengah, Lalu Wirajaya.

Menurut informasi yang diterimanya, pembayaran mereka dipersulit dan berbelit-belit. Warga menduga urusan pembayaran sudah selesai di ITDC, tapi ada pihak tertentu yang bermain di luar itu.

Dia menyontohkan, ITDC sempat meminta masyarakat mengukur berapa lahan yang belum dibayarkan. Namun saat mereka berkunjung ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah, BPN mengaku tidak bisa melakukan pengukuran karena sudah di-log (dikunci) oleh ITDC bahwa lahan itu sudah tidak boleh lagi diukur lagi.

“Untuk itu pihak ITDC segera meng-clear-kan masalah ini, mencari jalan keluar,” tegas politisi Gerindra itu.

Dari sisi lain, harga dari pemilik lahan pun sudah disepakati. Namun lagi-lagi perjuangan panjang tidak ada ujungnya. Pada setiap mengurus proses tahapan sebelum dibayar, tidak jarang mereka selalu dibuat sulit oleh pihak-pihak tertentu.

Dari itu, Wirajaya menegaskan, jangan sampai perjalanan pembangaun ITDC di KEK Mandalika ini akan tercoreng lantaran hal sepele. 1000 lebih hektare sudah diselesaikan namun puluhan hektare menjadi penyebab gagalnya megaproyek strategis nasional itu.

“Berapapun jumlahnya yang penting harus disikapi. Perjalanan ITDC sudah jauh sekali, jangan sampai rusak gara-gara hal sepele,” tutur Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB itu.

Jaya nama sapaannya mengaku, saat bertandang ke Kantor ITDC belum lama ini, Komisi V juga mendengarkan langsung bahwa ada lahan yang belum dibayarkan. Namun saat itu ITDC mengaku hanya 13 hektare yang belum selesai.

ITDC juga tidak menjelaskan ada masalah-masalah seperti yang disampaikan masyarakat yang menemuinya.

“Saat itu ITDC malah bilang baik-baik saja. Kami minta ITDC bisa memperjelas soal ini. Jangan sampai berkepanjangan,” ulasnya.

Pihaknya pun tidak akan diam. Komisi V akan melakukan investigasi terkait laporan masyarakat tersebut. Namun sebelum ke arah sana Jaya meminta masyarakat bersurat dulu secara resmi ke Komisi V supaya ada yang menjadi dasar bekerja.

Sementara seorang pemilik lahan yang minta identitasnya tidak disebut membenarkan ada puluhan hektare lahan belum dibayar pihak ITDC. Bahkan luasnya mencapai 75 hektare lebih.

Kata sumber tersebut, persoalan lahan ini memang menjadi persoalan mendasar stagnannya proses pembangunan sirkuit. Sebab selama ini pihak ITDC belum bisa terbuka soal pembayaran lahan mereka.

“Luasnya itu 75 hektare yang belum dibayar. Yang sudah 1000an hektare. Intinya warga mau menjual, tapi ITDC benar gak mau beli lahan kami. Itu saja,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Komisaris ITDC, Irzani belum memberikan tanggapan. Namun beberapa waktu lalu, Irzani mengatakan dirinya belum membaca dokumen lahan yang sudah dan belum dibayar seutuhnya.

Sesuai laporan yang ia terima, prioritas yang akan diselesaikan yaitu lahan yang ada di luar sirkuit.

“Insya Allah sudah ada progres bagus laporan direksi dan managemen,” ungkap Irzani.