Mendagri Tekankan Tiga Poin Penting dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah M2 September Tahun 2025
LOTIM LOMBOKita – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan tiga poin utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual pada Senin (08/09).
Ia meminta kepala daerah untuk menyikapi situasi terkini dengan bijak melalui inovasi di masing-masing wilayah, mempercepat penanganan kemiskinan, serta menjaga pengendalian inflasi yang sebelumnya juga telah menjadi fokus pembahasan pekan lalu.
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan sejumlah langkah yang perlu dilakukan kepala daerah, antara lain menggelar rapat rutin bersama Forkopimda, menyambangi tokoh masyarakat untuk menjaga kondusivitas, mengadakan doa bersama lintas elemen, menggencarkan program pro rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial, menunda kegiatan seremonial yang berpotensi pemborosan, hingga mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di tingkat RT/RW.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Timur turut mengikuti rapat tersebut melalui zoom meeting dari ruang Command Center.
Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, Muhaimin Iskandar, menyampaikan pentingnya kerja kolaboratif dalam menurunkan angka kemiskinan.
Ia menargetkan penurunan 0,86% per tahun agar angka kemiskinan nasional mencapai 5% pada 2029. “Dengan penurunan kemiskinan per Maret 2025 sebesar 0,56%, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 23,85 juta orang.
Kemiskinan ekstrem juga turun dari 3,1 juta orang menjadi 2,38 juta orang. Untuk mencapai target, minimal penurunan harus 1% per tahun. Saya mengajak semua pihak untuk terus berkolaborasi agar target dapat tercapai,” ujarnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, turut menyampaikan laporan terkait tingkat kemiskinan Maret 2025 dan indeks perkembangan harga hingga September 2025. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), jumlah penduduk miskin turun dari 709 ribu jiwa pada Maret 2024 menjadi 654 ribu jiwa pada Maret 2025.
Sementara itu, inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tercatat 7 provinsi mengalami kenaikan, 30 provinsi menurun, dan 1 provinsi stabil. Untuk NTB, IPH tercatat -0,18 yang dipengaruhi harga cabai rawit, bawang merah, dan cabai merah.
Mendagri memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan atas capaian menjaga stabilitas inflasi.
“Inflasi kita terjaga dengan baik, bahkan menurun dari angka 2,37% menjadi 2,31%. Ini pencapaian yang luar biasa dan perlu dipertahankan,” ujarnya.
Kemendagri juga menegaskan dukungan terhadap program pembangunan 3 juta rumah kolaborasi pusat dan daerah. Dukungan diwujudkan melalui penyerahan kunci hunian rusunawa, rumah subsidi gratis, hingga relokasi warga dari kawasan tidak layak huni. Program ini menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil.
