Mataram Segera Masifkan Transaksi Non Tunai
LOMBOKita – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, segera memasifkan sistem pembayaran nontunai di setiap transaksi termasuk gaji yang dilaksanakan pemerintah kota pada semua organisasi perangkat daerah di kota itu.
Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram H Nizar Deny Cahyadi di Mataram, Senin, mengatakan penerapan sistem transaksi nontunai pada semua organisasi perangkat daerah (OPD) ditargetkan dimulai Februari 2018.
“Saat ini kami masih menunggu pemecahan OPD Bagian Administrasi dan Pengendalian Program (APP) dengan LPSE (layanan pengadaan secara elektronik), untuk diajadikan satu surat keputusan (SK) dengan sekretariat,” katanya.
Ia mengatakan, jika tidak ada pemecahan OPD itu, sistem pembayaran nontunai sudah dapat dilaksanakan secara masif di Kota Mataram.
Sembari menunggu pemecahan OPD tersebut, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Bank NTB sebagai mitra kerja sama pemerintah kota dalam pelaksanaan transaksi nontunai.
Bank NTB, lanjut Deny begitu pria ini akrab disapa, saat ini sedang melakukan persiapan maksimal mengingat banyaknya transaksi yang akan dilakukan oleh jajaran pemerintah kota.
“Dengan demikian akan banyak notifikasi yang harus dikirim oleh pihak bank, jangan sampai karena tidak adanya notifikasi bisa menjadi kendala dan masalah ke depan,” ujarnya.
Lebih jauh Deny menyebutkan, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanan transaksi nontunai pada enam OPD yang diuji coba tahun 2017, sudah berjalan lancar dengan capaian keberhasilan 99 persen.
Enam OPD yang menjadi uji coba penerapan transaksi nontunai adalah BKD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretariat Pemerintah Kota Mataram, Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Mataram.
“Khusus untuk OPD yang memiliki tenaga harian lepas (TLH), dikecualikan sehingga mereka masih boleh menerima gaji secara tunai, karena pertimbangan sumber daya manusia para THL yang kurang memungkinkan,” katanya.
Transaksi nontunai, katanya menambahkan, memberikan beberapa dampak positif antara lain mengurangi risiko saat mengambil uang di bank, mencegah terjadinya pungutan liar, semua transaksi tercatat, termasuk pajak serta mengurangi peredaran uang.
“Dengan sistem transaksi nontunai, berapa triliun biaya cetak uang bisa dihemat negara, karena semua pembayaran bermain pada sistem elektronik,” ujarnya.
