Lotim Terancam tak Dapat Anggaran 2021. Wabup: Saya Gak Peduli
LOMBOKita – Dirjend Holtikultuta Kementerian Pertanian RI, Prihasto Setianto mengancam tidak akan memberikan Kabupaten Lombok Timur bantuan pada 2021 mendatang.
Hal itu menyusul selentingan anggapan APBN gagal programnya di Lombok Timur yang dilontarkan Wakil Bupati H. Rumaksi SJ.
“Kalau mengatakan pemerintah pusat gagal mengelola APBN, itu salah. Sebab, yang mengelola anggaran itu adalah pemerintah daerah,” ungkapnya di acara kunjungan Komisi IV di wilayah Sembalun, Lombok Timur, Senin (2/3/2020).
mMnurut Prihasto, sejak 2017 sampai 2019 lalu, Kabupaten Lombok Timur anggaran adalah daerah paling besar mendapat bantuan dari pemerintah pusat, mencapai Rp243,5 miliar.
“Mestinya Pemkab Lotim berterimakasih kepada pemerintah pusat,” tegas Prihasto.
Kalau menganggap APBN gagal, kata Prihasto, yang salah itu siapa? padahal yang mengelola bantuan itu adalah pemerintah daerah.
“Ya sudahlah, tahun 2021 Lotim tidak akan diberikan bantuan lagi,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Timur H Rumaksi menanggapi ancaman tak diberikan anggaran lagi tersebut.
Rumaksi berkilah, Dirjen Holtikultura tersebut salah mendengar apa yang diucapkannya.
“Mereka salah dengar dan saya gak peduli dengan ancaman tersebut,” tegas Wakil Bupati.
Menurut Rumaksi, dirinya tidak pernah memgatakan gagal. “Saya mengatakan, program pusat itu sebagian berhasil dan sebagian gagal,” katanya, dan itu khusus bawang putih.
Bahkan, kata Rumaksi, dirinya tidak sependapat kalau ada yang mengatakan program APBN 2018 gagal.
“Justru berhasil, kalaupun ada pengembalian, itu masalah pupuk dan obat-obatan,” tandasnya.
4 Komentar
Kirain tdk ada bantuan utk horti
Sy baru tau
Saya selaku masyarakat Sembalun dan sebagai seorang petani lebih memilih APN untuk program sawasembada Bawang Putih distop karena hanya akan jadi dilema, tdk ada pengawasan dari dinas terkait, persyaratan hanya menggunakan simbol tidak dikerjakan sebagaimana yang tertera dalam aturan dan syarat yg ditentukan dinas pertanian, program ini seolah bukan untuk petani tetapi untuk mereka pemangku kepentingan.
Kalau saprodi sudah dibagikan dinas tidak mau tau, mau dipakai atau tidak bahkan petani banyak yg menjual dan itu dibiarkan saja.
Semestinya apapun disikapi secara bijak oleh pemerintah pusat dalam hal ini dari menteri pertanian apa yang dilihat secara langsung di sembalun, akan sangat salah dari APBN kalau tidak memberikan kab Lotim anggaran karena berdampak besar pada kualitas dan kuantitas hasil pertanian Lombok timur, bayangkan Lotim hampir 70 % penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian dan juga Pemkab Lotim harus selektif menyampaikan informasi kepada punlik, kita berharap para wartawan kekurangan dan kelebihan selaku manusia pasti ada tolong kalau kurang tepat bhs spy diluruskan spy harmonis hubungan pusat dan daerah, jangan salah penulisan yang jadi korban masyarakat Lotim, utk Provinsi NTB Lotim terbesar penduduknya diantara kabupaten / kota yang ada di NTB, jangan miskinkan rakyat Lotim dengan hanya salah ucap maupun salah tulis.
Kenak batunya
Komentar ditutup.