LARD NTB Minta Pimpinan DPRD Lotim Tidak Plin-plan Berstatemen
LOMBOKita – Lembaga Advokasi Rakyat Untuk Demokrasi (LARD) Nusa Tenggara Barat meminta oknum pimpinan DPRD Lombok Timur agar tidak plin-plan mengeluarkan pernyataan masalah kasus dugaan SPPD fiktif dan joki belasan anggota DPRD Lotim.
“Aneh kok ada oknum pimpinan DPRD Lotim yang plin-plan membuat pernyataan di media soal kasus SPPD fiktif dan joki,” tegas Departemen Hukum dan Advokasi LARD NTB, Andra Ashadi.
Andra mengaku masih menyimpan link-link berita di media online maupun media cetak mengenai pernyataan oknum pimpinan DPRD Lotim yang mempersilakan aparat penegak hukum memproses kasus dugaan SPPD fiktif dan joki yang melibatkan belasan anggota DPRD Lotim.
Namun di kemudian hari, oknum pimpinan DPRD Lotim itu justru mengeluarkan pernyataan yang menampik adanya SPPD fiktif dan joki anggota dewan saat melakukan kegiatan resmi di luar daerah.
Andra Ashadi menambahkan, pihaknya mendapatkan informasi kalau ada anak buah dari oknum pimpinan DPRD Lotim tersebut yang tidak ikut berangkat ke Jakarta untuk mengikuti Diklat, sementara segala biaya Diklat telah diambil.
“Pernyataan pimpinan DPRD Lotim itu, kami anggap sebagai bentuk untuk menutup-nutupi dugaan keterlibatan anak buahnya yang juga masuk dalam kasus dugaan SPPD fiktif dan joki tersebut,” tandasnya.
Karena itu, kata Andra, pihaknya akan terus mengawal kasus itu sampai tuntas, sehingga terciptanya rasa keadilan dengan meminta pertanggungjawaban belasan oknum anggota DPRD Lotim yang diduga menggunakan SPPD fiktif dan joki saat melakukan Diklat ke Jakarta.
“Uang perjalanan dinas sudah diambil, akan tapi tidak mengikuti diklat. Melainkan menggunakan joki atau diganti dengan orang lain yang notabenenya tidak memiliki keterkaitan dalam masalah tersebut,” tandas Andra.
