KPK Imbau Novanto Penuhi Panggilan Pemeriksaan
Dalam konteks dugaan tindak pidana korupsi, lanjut dia, imunitas tidak bisa digunakan.
“Karena berisiko sekali kalau dengan alasan imunitas seseorang anggota DPR tidak bisa diperiksa atau lebih sulit dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini,” kata Febri.
Sebenarnya, Pasal 245 Ayat (3) UU MD3 jelas menyebutkan izin Presiden itu tidak berlaku kalau terkait tangkap tangan, kejahatan yang ancaman pidananya seumur hidup, mati, dan kejahatan kemanusiaan dan keamanan negara.
Menurut dia, kalau membaca UU MD3 secara lebih lengkap, ada penegasan pengecualian izin tertulis Presiden itu jika disangkakan melanggar tindak pidana khusus. Artinya, klausul itu tidak bisa digunakan lagi.
Terkait dengan panggil paksa, Febri mengatakan bahwa sejauh ini belum memiliki rencana itu karena sejauh ini KPK masih fokus pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga pemanggilan terhadap tersangka, Rabu (15/11).
KPK juga sudah memanggil istri Setnov, Deisti Astiani Tagor untuk agenda pemeriksaan pada hari Jumat (10/11). Namun, Deisti tidak datang dan mengirimkan surat pemberitahuan tidak hadir karena sakit.
“Dilampirkan juga surat keterangan sakit dari Aditya Medical Centre yang pada pokoknya berisikan yang bersangkutan perlu istirahat karena sakit selama 1 minggu terhitung sejak 10 November 2017,” kata Febri.
