Komisioner KPU Dinilai Cari Aman, Sekretariat jadi Sasaran
LOMBOKita – Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur, M. Saleh bersama anggota komisioner lainnya dinilai mencari posisi aman menyikapi dugaan pemotongan honor PPS, sehingga menyerahkan persoalan tersebut ke pihak Sekretariat KPU setempat.
Dugaan pemotongan honor PPS untuk pajak dan pph maupun adanya tudingan dari Lombok Corruption Watch (LCW) mengenai adanya temuan indikasi penyimpangan dalam penggunaan dana Pilkada di daerah itu.
Berita terkait:
Pemotongan Honor PPS, KPU dan PPK Saling “Lempar”
Soal Dugaan “Penyunatan” Honor PPS, KPU Lotim Berkilah
Soal Tudingan LCW, Ketua KPU Lotim Gak Faham
Alasan Potong Pajak, Honor PPS Diduga “Disunat”
LCW Minta Dana Pilkada Diaudit
Ketua KPU Lotim M Saleh enggan berkomentar saat dikonfirmasi wartawan dan mengarahkan untuk menghubungi Sekretaris KPU Lotim.
“Silakan untuk lebih jelasnya tanyakan ke pihak Sekretariat KPU,” kata Saleh saat dikonfirmasi.
Ia mengaku tidak mengetahui dan tidak tahu menahu masalah uang. Karena semuanya yang mengurus ada di Sekretariat KPU dan Bagian Keuangan.
“Saya tidak pernah mengurus uang, apalagi mengenai masalah pemotongan honor PPS,” kilahnya.
Sementara komisioner KPU Lotim tidak ada yang berani memberikan penjelasan kepada media dan menyerahkannya ke Ketua KPU Lotim, M. Saleh.
“Untuk memberikan keterangan ke media harus melalui pak Ketua KPU Lotim biar satu suara,” kata komisioner KPU Lotim lainnya.
Di tempat terpisah, Sekretaris KPU Lotim, Lalu Adyar Rosihi Aswandi mengatakan pihaknya bekerja sesuai aturan yang ada.
“Apapun yang kami lakukan mengacu pada aturan yang ada,” tegasnya.
