Kominfo KLU Kembangkan Aplikasi Layanan E-Government

LOMBOKita – Sebagai upaya menyongsong perkembangan tekhnologi informasi, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengelar rapat koordinasi dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) membangun komitmen kesepahaman dan kebersamaan pengembangan sistem dan tata kelola elektronik Government.

Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) KLU Drs. H. Suardi, MH dihadiri Ketua sementara DPRD Nasrudin, SH.I, Staf ahli Bupati Bidang SDM dan Kemasyarakatan Drs. Abdul Hamid, Asisten III Setda KLU Ir. H. Melta, para Kepala OPD dan Camat Lingkup Pemda KLU serta tamu undangan lainnya.

Sekretaris Daerah H. Suardi menilai peran teknologi informasi dan komunikasi di era digitalisasi informasi dan komunikasi saat ini memiliki arti signifikan.

Dengan dikeluarkannya instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Peraturan itu memaknai pengembangan e-government sebagai upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Lebih lanjut Suardi menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya mewujudkan implementasi e-government di berbagai aspek pembangunan dan pemerintahan yang diwujudkan melalui pengesahan payung hukum perundang-undangan diantaranya diterbitkannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Paturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Implementasi e-government dengan beberapa metode di atas diharapkan dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam ikhtiar pengembangan elektronik government, dapat memberikan pelayanan pemerintah yang lebih baik kepada masyarakat, meningatkan kualitas interaksi komunikasi dengan berbagai kalangan dan multipihak, memberdayakan masyarakat melalui akses informasi yang mudah dan murah, serta manajemen pemerintah yang lebih efisien, efektif dan akuntabel.

“Saya mendorong Diskominfo sebagai leading sektor langsung agar sesegera mungkin menyusun Rencana Induk Pengembangan Elektronik Government (Ripeg) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara,” tegas Suardi.

Sekda juga mengajak seluruh OPD dan stakeholder terkait agar bersinergi dan bermitra secara kolektif kolegial dalam rangka mengembangkan elektronik government sehingga nantinya dapat bermuara pada outcome peningkatan pelayanan publik seperti yang diharapkan bersama.

Sementara itu, Kadis Kominfo KLU H. Muhammad, S.Pd di hadapan Sekda dan peserta Rakor melaporkan dasar hukum kegiatan tersebut, antara lain UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU nomor 8 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Inpres nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Indonesia, serta Peraturan Menteri Komunikadi dan Informatika nomor 41/Men.Kominfo/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Nasional.

“Tujuan kegiatan ini, untuk mengajak semua pihak terutama OPD di KLU secara kolektif menyamakan persepsi dan komitmen terhadap pengembangan sistim informasi dan tata kelola e-government di KLU agar senantiasa meningkatkan kualitas layanan publik,” ujarnya.

Dijelaskannya, sistem layanan online ini akan dikordinir langsung oleh Kominfo dimana ada beberapa program aplikasi yang ditawarkan kepada lintas OPD untuk dijalankan seperti Aplikasi Web Lombok Utara dalam genggaman, dan Aplikasi SIMAYA, Dimana dua layanan ini dimaksudkan dapat diimplementasikan guna memberikan kemudahan bagi OPD baik efisiensi waktu dan anggaran dalam pelayanan publik dan administrasi kedepan.

“Kita harapkan ini bisa dimulai tahun ini, kita tadi sudah melakukan MoU dengan sejumlah OPD agar dapat menjalankan sistem layanan ini dalam waktu dekat, ” ungkapnya.