KKP-FAO Bangun Zona Ekonomi Biru di NTB
LOMBOKita – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Food and Agriculture Organization (FAO) dalam membangun zona ekonomi biru di daerah ini.
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H Rosyadi Husaen Sayuti, di Mataram, Minggu, mengatakan apa yang sudah dilakukan KKP dan FAO sesuai dengan salah satu program kerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB tahun 2013-2018, yaitu program “Pijar”, akronim dari sapi, jagung, dan rumput laut.
“Rumput laut dipilih sebagai salah satu komoditas unggulan, yaitu salah satu komoditas unggulan yang memiliki peran dalam peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, mengurangi angka kemiskinan serta berkontribusi terhadap ekonomi daerah,” katanya pula.
Sebagai wujud keseriusan, Pemerintah Provinsi NTB telah mengintegrasikan kajian zonasi ke dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) NTB.
Pembentukan RZWP-3K sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dengan RZWP-3K menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Kami berharap RZWP-3K tersebut bisa disahkan pada tahun ini, dan menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang perairan laut,” kata Rosyadi.
KKP menjalin kerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan proyek kolaborasi dengan nama TCP INS/3501 Baby-03 tentang kajian “Integrated Economic Zone Development Based on Blue Economy in Lombok Island”.
Sebagai hasil dari kerja sama tersebut, FAO-KKP telah menyerahkan dokumen hasil kajian yang telah rampung dikerjakan kepada Pemerintah Provinsi NTB.
“Blue economy memiliki prinsip-prinsip inovatif dan kreatif, efisien dalam pemanfaatan sumber daya, adanya value added, nir limbah (zero waste) sehingga sangat ramah lingkungan dan juga mampu menciptakan lapangan kerja dan kesempatan wirausaha secara berkeadilan” kata Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Slamet Soebjakto melalui keterangan tertulis.
Ia menambahkan kegiatan ekonomi berbasis “blue economy” untuk NTB, khususnya Pulau Lombok pada tahap awal akan difokuskan kepada komoditas rumput laut.
Komoditas tersebut dipilih karena NTB merupakan salah satu provinsi yang menjadikan rumput laut sebagai basis usaha bagi sebagian masyarakat pembudidaya ikan di berbagai pulau di NTB.
NTB juga tidak hanya mengekspor bahan baku rumput laut atau material mentah saja, tetapi juga lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan industri khususnya di dalam negeri.
“Nanti limbahnya digunakan untuk pupuk, pakan ikan, atau pakan ternak. Seperti itulah yang dinamakan ‘blue economy’ di mana seluruhnya termanfaatkan sehingga tidak ada limbah yang mencemari,” ujar Slamet pula.
