Kemarau Makin Panjang, Gerindra Desak Pemkab Loteng Perkuat Distribusi Air dan Cegah Karhutla

LOMBOKita — Musim kemarau berkepanjangan mulai menimbulkan ancaman serius terhadap ketersediaan air bersih, sektor pertanian, peternakan, kesehatan masyarakat hingga potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lombok Tengah.

Kondisi tersebut mendorong Fraksi Gerindra DPRD Lombok Tengah meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret dan strategis untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang semakin meluas.

Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Lombok Tengah, TGH Mustamin, mengatakan pemerintah perlu memperkuat langkah antisipasi, terutama dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan.

Menurutnya, distribusi air bersih harus dilakukan secara cepat ke wilayah yang mengalami krisis air. Selain itu, pemerintah diminta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.

“Kita harus mengantisipasi dampak musim kemarau ini, terutama terkait ketersediaan air bersih dan potensi kebakaran hutan maupun lahan,” kata TGH Mustamin dalam keterangannya, kemarin.

Ia juga meminta pengawasan terhadap aktivitas pendakian Gunung Rinjani melalui jalur Lombok Tengah diperketat. Hal itu dinilai penting mengingat kondisi kawasan hutan yang kering selama musim kemarau sangat rentan terhadap kebakaran.

“Ancaman kekeringan akibat musim kemarau ini sudah nyata di depan mata. Pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi berbagai dampaknya,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menghadapi dampak musim kemarau berkepanjangan.

Menurutnya, melalui Dinas Pertanian, pemerintah daerah saat ini fokus menjaga produksi pertanian dan peternakan sekaligus mempertahankan ketahanan pangan daerah.
Langkah yang dilakukan antara lain mendorong penerapan pola tanam adaptif dan hemat air serta mengoptimalkan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan).

“Kita minta masyarakat mulai berhemat air bersih mengingat kemarau ini masih panjang,” ujar Pathul.

Selain itu, pemerintah memfasilitasi penggunaan pompa air atau pompanisasi serta mengoptimalkan pemanfaatan sumur dangkal maupun sumur dalam yang tersedia di kawasan pertanian.

Pemkab Lombok Tengah juga melakukan perlindungan terhadap usaha tani dan peternakan dengan mendampingi petani dalam mitigasi risiko gagal panen atau puso, melakukan pengawasan terhadap hama dan penyakit yang berpotensi meningkat akibat kekeringan, serta memastikan ketersediaan pakan dan pasokan air minum bagi ternak.

Di sektor infrastruktur air, kata Pathul, pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus melakukan upaya terkait ketersediaan dan infrastruktur sumber daya air sesuai kewenangannya.

Pemkab juga berkoordinasi secara aktif terkait distribusi pasokan air irigasi maupun air bersih, khususnya pada wilayah yang berada dalam kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS).

Sementara untuk mengantisipasi dampak kekeringan sekaligus mitigasi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah daerah telah menyiagakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan PDAM untuk melakukan aksi cepat tanggap, termasuk pendistribusian atau dropping air bersih ke wilayah terdampak.

Pemerintah daerah, lanjut Pathul, juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap kawasan hutan selama musim kemarau.

“Semua langkah ini kita lakukan untuk mengantisipasi dampak kekeringan, menjaga ketahanan pangan, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi,” pungkasnya.

Perkuat lead dengan langkah pemerintah
Ringkas bagian respons pemerintah
Tajamkan judul agar lebih menggigit