Kasus SPPD Fiktif dan Joki, Beberapa Anggota Dewan “Ketar-ketir”
LOMBOKita – Kalangan anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur mulai “ketar-ketir” dengan mencuatnya kasus dugaan SPPD fiktif dan Joki sejumlah oknum anggota dewan yang tidak mengikuti Diklat di Jakarta dari tanggal 13 – 16 Juli 2018.
Hasil pantauan media ini di kantor DPRD Lotim, terlihat pemandangan yang tidak biasanya. Sebelum mencuatnya kasus dugaan SPPD fiktif dan Joki tersebut, para anggota dewan selalu welcome diwawancara wartawan terhadap berbagai persoalan.
Namun sekarang justru berubah drastis, sejumlah anggota dewan yang tidak berangkat Diklat ke Jakarta tersebut, terkesan menghindar untuk bertemu wartawan. Lebih parah lagi sejumlah anggota dewan ada yang pura-pura masuk ke salah satu ruangan yang tidak pernah digunakan untuk berkegiatan.
Hanya untuk menghindari pertanyaan wartawan, para wakil rakyat Lombok Timur ini terlihat “cuek bebek” hingga kadang terlihat lucu. Bahkan, Ketua salah satu partai politik yang terlihat baru saja keluar dari lift lantai dua kantor dewan bersama anggota dewan lainnya pura-pura kembali masuk lift begitu melihat wartawan datang menghampiri.
Nyaris saja, tindakan ketua partai politik itu menabrak tangga lift karena berbalik haluan 180 derajat dan kembali masuk lift. Ada pula yang pulang lebih cepat sebelum acara paripurna dewan selesai.
“Kok begitu anggota dewan Lotim, takut ketemu kita sekarang tidak seperti biasanya sampai-sampai pintu lift mau ditabrak,” kata salah seorang awak media.
Ketua Fraksi PDIP Safrudin yang diketahui tidak berangkat melakukan kegiatan Diklat terlihat acuh dengan kalangan wartawan yang biasanya meliput di Kantor DPRD setempat.
Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Ridwan Bajry mengatakan, seharusnya teman-teman anggota dewan tidak seperti menghindar dengan media, melainkan harus dirangkul dan diajak komunikasi kalau ada persoalan.
“Jangan menjauh dari media tapi harus diajak komunikasi yang baik kalau ada masalah,” kata Ridwan Bajry.
Ketua DPD PAN Lotim ini juga mengakui dirinya tidak berangkat ikut Diklat ke Jakarta, lantaran kondisinya sedang kurang sehat dan sedang ngurus persyaratan administrasi calon legislatif. Ridwan juga mengaku digantikan oleh orang lain karena tiketnya sudah kedung dibeli, daripada hangus.
“Saya harus akui kalau saya tidak berangkat,” tegas Ridwan seraya mengatakan dirinya siap untuk mengembalikan uang perjalanan dinas tersebut.
Sekretaris Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Timur H. Kaharuddin yang dikonfirmasi wartawan membenarkan ada sebanyak 18 orang anggota dewan tidak berangkat ke Jakarta untuk Diklat. Meski uang perjalanan dinasnya telah diambil, akan tapi yang bersangkutan siap untuk mengembalikan uang.
Sekwan menyebutkan, masing-masing anggota dewan mendapatkan uang perjalanan dinas sekitar Rp 11 juta. “Kalau tidak berangkat, maka kami tidak menandatangani SPPD-nya,” tegas Kaharudin.
Saat ditanya apakah ada yang menggunakan Joki atau pengganti, Setwan memilih diam dengan muka keringat sambil terbata-bata menjawab pertanyaan wartawan.
