KASTA NTB: Tim Percepatan Dam Mujur Hanya Akal-akalan

LOMBOKita – Tim percepatan bentukan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang diketuai Asisten II dianggap hanya membodoh-bodohi rakyat.

Demikian dikatakan Ketua LSM KASTA NTB, Lalu Munawir Haris kepada Lombokita.com, Rabu (19/12/2019).

Menurut Lalu Munawir Haris, tim percepatan itu dibentuk dengan banyak tugas bahkan masuk ke hal-hal teknis, mulai identifikasi masalah warga terdampak, sekaligus solusinya termasuk mempersiapkan lahan relokasi dan sosialisasi kepada warga terdampak.

“Nyatanya tidak ada yang terealisasi, selain hanya acara jalan jalan ke kementerian PUPR di Jakarta,” kata pria gondrong yang kerap dipanggil Lalu Wink itu.

Lalu Wink juga menilai, tim percepatan pembangunan Dam Mujur menjadi tidak produktif karena dibentuk bukan dengan semangat memenuhi harapan rakyat, tetapi hanya alat untuk menjawab kritik publik ketika Pemkab tidak respon atas suara rakyat yang sangat menginginkan dipercepatnya realisasi pembangunan dam penampung air untuk masyarakat Lombok Tengah wilayah selatan itu.

Kendala dana yang minim dan ketiadaan jaminan kekuasaan, lanjut Lalu Wink, menjadikan tim percepatan ini hanya main-main.

“Ketidak-tersediaan dana di APBD 2019 untuk Dam Mujur adalah bukti kuat kalau Pemkab tidak serius menjadikannya program prioritas, maka ujungnya tim ini dibentuk hanya untuk habiskan anggaran yang ada,” pungkas Lalu Wink.

“Kami melihat tim ini sebagai alat mereduksi kritik-kritik yang masuk ke pemkab saja,” tuding Lalu Wink Haris.

Sebab, katanya, sampai hari ini tidak ada satupun progress yang dihasilkan dari hasil kerja tim percepatan pembangunan itu.

Karena itu, Kasta NTB menyarankan pemerintah daerah berhenti melakukan kebohongan menyangkut Dam Mujur, karena masyarakat baik yang berada di lokasi terdampak maupun yang akan menjadi penerima manafaat bisa jenuh dan marah.

Kalau memang pemkab tidak mau mewujudkan Dam Mujur, lanjut Munawir, akan lebih baik jika menyatakan langsung ke masyarakat. Silakan Bupati dan wakil Bupati secara terbuka menyampaikan itu ke seluruh rakyat Lombok Tengah daripada selamanya menjadikan isu Dam Mujur ini sebagai “kedok” menuai simpati politis rakyat saja.

Seharusnya, kata Lalu Wink, Pemkab saat ini mengambil contoh bagaimana dulu H. Lalu Wiratmaja alias Mamik Ngoh (mantan Bupat Loteng sebelumnya, red) saat melakukan pembebasan lahan pembangunan bandara internasional Lombok, walaupun tidak banyak tetapi konkrit dan tanpa banyak muatan politiknya.

“Kalau saat ini kecendrungannya pemkab lebih berorientasi pada mendapatkan dana segar melalui fee mega proyek infrastruktur lainnya walau secara manfaat Dam Mujur jauh memberikan harapan peningkatan ekonomi rakyat yang masih mayoritas petani,” sebut Lalu Munawir Haris.