Kasta NTB Sesalkan Penanganan Dugaan Korupsi LCC Lamban
LOMBOKita – LSM KASTA NTB menyesalkan lambatnya penanganan dugaan korupsi di Lombok City Center (LCC) Narmada oleh Kejaksaan Tinggi NTB.
“Sampai saat ini hampir tidak ada progress selain hanya pernyataan-pernyatan akan segera menyelesaikan oleh pejabat Kejati NTB melalui media,” tegas Pembina LSM Kasta NTB Lalu Wink Haries melalui siaran tertulis yang diterima lombokita.com, Rabu.
Lalu Wink Haries menilai, penanganan kasus LCC itu stagnan karena Kejati NTB selalu beralasan kalau hasil audit BPKP perwakilan NTB belum keluar.
Seharusnya, kata Lalu Wink, masalah bukti-bukti yang ada tentang adanya indikasi kerugian negara sudah sangat jelas dari hasil audit inspektorat Lombok Barat yang menemukan kerugian negara di atas 500 juta, maka Kejati mestinya bergerak cepat memperjelas siapa yang memang pantas dimintai pertanggungjawaban atas dugaan korupsi tersebut.
Pria berambut gondrong itu menyebutkan, lahan milik Pemkab Lobar yang dijadikan LCC seluas 4,8 Hektar sertifikatnya dijadikan agunan di sebuah lembaga perbankan swasta oleh PT Bliss Pembangunan Sejahtera sebagai bagian dari komitmen penyertaan modal dengan Pemkab Lobar melalui PT Tripat dengan nilai pinjaman sebesar Rp95 miliar.
Adapun pinjaman tersebut, kata Lalu Wink, bernilai tiga kali lipat dari nilai agunan, dengan klausul perjanjian Pemkab Lobar akan menerima 3 persen deviden per tahun sesuai dengan jumlah penyertaan modalnya.
“Namun, sayang sekali dalam prosesnya ternyata LCC bangkrut dan Pemkab Lobar tidak pernah sama sekali menerima deviden dan lahan milik rakyatpun terancam berpindah tangan,” pungkas Lalu Wink Haries.
Dalam proses perjanjian kerjasama ini, kata dia, Kasta NTB menemukan banyak indikasi ketidakberesannya termasuk menyangkut perjanjian pembagian deviden yang hanya 3 persen, juga diagunkannya sertifikat lahan Pemkab oleh dan atas nama pihak swasta.
“Jelas itu jelas melanggar hukum,” tegas Lalu Wink.
Terlebih, kata Lalu Wink, pada saat penyidikan, kejati NTB menyatakan sudah ada ada nominal kerugian negara sebesar Rp1,7 miliar.
“Kami tidak ingin kasus dugaan korupsi pada lahan LCC ini yang juga karena terindikasi melibatkan penguasa dan elit pemerintahan di daerah Patut Patuh Patju itu menjadikan penanganannya menjadi lambat,” tambah Lalu Wink.
Karena itu, Kasta NTB mendorong agar aparat penegak hukum terutama Kejati NTB memenuhi janjinya untuk benar-benar komit menyelesaikan kasus tersebut tanpa kekhawatiran adanya intervensi kekuasaan lain untuk berusaha membuatnya tidak berjalan.
Kasta NTB melalui pengurus DPC Kabupaten Lombok Barat, lanjutnya, juga sudah menyurati BPKP perwakilan NTB untuk segera mengeluarkan hasil auditnya terkait lahan LCC agar semua terang benderang.
“Siapapun yang dinyatakan terlibat dalam masalah itu untuk segera diseret ke meja hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tutup pria asal Praya Timur itu.
Tinggalkan Balasan