Isu Mutasi Merebak, DPRD Lobar Ingatkan Bupati Banyaknya Kebocoran PAD

LOMBOKita – Merebaknya isu mutasi pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) memicu reaksi sejumlah kalangan, terutana DPRD setempat.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Barat, H. Husnan Wadi menegaskan, mutasi pejabat merupakan hak prerogatif Bupati dan Wakil Bupati, namun pihaknya ingin memberikan beberapa masukan terkait leading sektor Komisi II.

H. Husnan Hadi menyebutkan telah memberikan “rapor merah” sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum maksimal mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Banyak sumber PAD kita belum maksimal bahkan mengalami kebocoran. Walhasil, PAD kita stagnan dari tahun ke tahun stagnan dan tidak ada peningkatan yang signifikan,” tandas H. Husnan Wadi.

Menurut politisi Partai Perindo ini, potensi PAD sangat besar terutama dari sektor pariwisata dan lainnya karena daerah Patut Patuh Patju ini memiliki banyak sumberdaya alam yang bisa dikelola menjadi sumber pendapatan termasuk pertambangan.

“Jika Bupati LAZ ingin capaian PAD Lobar meningkat, maka saran usul agar “pembantunya” di tatarab Kepala OPD yang tidak maksimal kelola PAD diganti sesuai merotokrasi birokrasi. Tentunya Bupati lebih paham siapa orang per orang yang akan ditempatkan,” kata H. Husnan Wadi.

Komisi II DPRD Lombok Barat, kata dua, mendukung Bupati merombak Kepala OPD yang ada saat ini.

“Rapor merahnya” akan kami sampaikan ke Pak Bupati untuk membantunya menjalankan pemerintahan yang akuntable dan lebih baik.
Siapapun yang akan dilantik nanti tentu kita berharap bukan seperti yang sekarang ini terutama di leading komisi II, ” tegas H. Husnan Wadi.

Ditanya soal BUMD dan BLUD yang ada, Husnan mengaku penunjukan Sudirman sebagai Dirut PT Giri menang Air minum sudah tepat. Sebab, selain keilmuan dan kemampuan juga melalui seleksi yang ketat dan terbuka.

“Kita berharap perusahaan daerah lebih baik lagi ke depannya kita akan sama sama kawal,” tutup H. Husnan Wadi.