IMSAK Desak Polri dan KPK Usut Kasus SPPD Fiktif Dewan
LOMBOKita – Kasus dugaan SPPD fiktif dan joki dalam kegiatan Diklat DPRD Lotim di Jakarta beberapa waktu yang lalu memasuki babak baru.
Ketua DPRD Lotim, H. Khaerul Rizal tak menampik adanya beberapa oknum anggota DPRD Lotim yang tak ikut kegiatan Bimtek ke Jakarta. Bahkan Zulfaidi Bendahara DPRD Lotim menyebut para wakil rakyat itu telah mengambil dana SPPD.
“Seluruh anggota dewan sudah mengambil uang SPPD,” ungkapnya tanpa banyak komentar.
Sementara itu, Mahasiswa Lombok Timur Jakarta menduga kasus SPPD fiktif bukan kasus baru, mereka menyebut kasus lama yang terulang lagi.
“Kami menduga kasus semacam ini bukan hal baru yang dilakukan oknum DPRD Lombok Timur, di beberapa daerah di Indonesia sering terjadi. Kami menyayangkan sikap oknum DPRD tersebut, dan harus diusut tuntas,” tegas Zainul Hafizi, Sekjen IMSAK Jakarta kepada Lombokita.com.
Pemuda yang sedang menempuh studi di Jakarta tersebut menilai kasus dugaan SPPD fiktif merugikan negara.
“Saya katakan bahwa apa yang dilakukan para legislator daerah tersebut sangat keji dan merampas hak rakyat. Bayangkan saja jika besaran SPPD fiktif para legislator tersebut kira-kira Rp15 juta, kita kalikan dengan jumlah mereka yang katanya ikut terlibat maka hasilnya akan mencengangkan bukan? Dengan nilai fantastis tersebut maka sudah jelas, tindakan mereka merugikan negara”.
Gelar Aksi Besar-besaran
Sebagai bentuk solidaritas daerah Ikatan Mahasiswa Sasak (IMSAK) akan menggelar aksi besar-besaran di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Saiful Hadi saat ditemui redaksi.
“Sebagai Ketua Umum IMSAK Jakarta saya ikut perihatin dengan kondisi yang menimpa daerah Sekjen. Tadi saya komunikasi dengan beliau dan mengintruksikan kepada seluruh anggota untuk mengecam kasus ini”.
Lebih lanjut lagi, Mahasiswa Pascasarjana UIN Jakarta ini mendorong mahasiswa Lombok Timur mendesak Mabes Polri dan KPK mengusut kasus SPPD fiktif DPRD Lotim.
“Tadi juga saya sampaikan kepada Sekjen IMSAK Jakarta yang kebetulan orang Lombok Timur mengkomandoi aksi besar-besaran mereka di Mabes Polri dan KPK pada hari Jumat besok (27/07/2018). Kasus ini sangat mencederai nilai demokrasi di negeri ini dan harus di usut tuntas,” tandas Saiful Hadi.
