Hipmi NTB Minta Perbankan Beri Kelonggaran Kredit
LOMBOKita – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi NTB mendorong pemerintah dan lembaga keuangan bank memberikan kebijaksanaan kepada nasabah.
Dorongan itu diharapkan turut disuarakan kepala daerah di Nusa Tenggara Barat, sebagai langkah penyelamatan keberlangsungkan perekonomian di provinsi itu.
Ketua umum Hipmi Provinsi NTB, Sawaludin mengatakan, dampak yang diakibatkan oleh penyebaran virus corona sangat dahsyat. Denyut nadi ekonomi seolah berhenti seketika. Usaha-usaha menjadi mandek. Rantai ekonomi seperti dikejutkan, banyak pengusaha yang mengeluhkan omzet dan perputaran businesnya menurun bahkan stagnan akibat penyebaran Virus corona.
Penurunan omzet ini terjadi hampir di seluruh sektor usaha rakyat, mulai dari UMKM, busines ritel, pariwisata, manufaktur, jasa hingga pertambangan.
“Kami minta agar perbangkan dan lembaga kredit lainnya memberi kelonggaran penundaan pembayaran terkait kewajiban pembayaran bulanan atau Re-angsuran kepada masyarakat minimal enam bulan sejak ditetapkan situasi darurat bencana oleh BNPB sampai situasi negara membaik terutama untuk para pengusaha,” ungkap Sawaludin di Mataram.
Ditambahkan Aweng – sapaan akrab ketum HIPMI NTB ini, penyebaran virus corona yang telah mewabah ke lebih dari 100 negara tanpa terkecuali di Indonesia.
Seluruh masyarakat diharapkan memberikan saran, pendapat dan masukan secara sehat. Serta saling menguatkan melawan ancaman virus corona. Indonesia saat ini memberlakukan situasi darurat bencana. Dampaknya, dirasakan langsung seluruh element bangsa ini.
Lebih lanjut menurut Aweng, pemerintah menetapkan masa tanggap darurat corona sampai akhir Mei 2020. Jika virus corona ini berhasil dikendalikan selama masa tanggap darurat ini, harus ada waktu tiga bulan berikutnya untuk recovery.
“Terutama nasabah pengusaha, UMKM, maupun start up yang saat ini masih proses kredit di pebankan,” ujarnya.
Penundaan angsuran ini, menurutnya, langkah bijak dan sangat membantu bagi dunia usaha bisa bertahan di tengah tantangan ekonomi global yang sangat berat.
Keringanan pembayaran angsuran kredit ini dipandang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan beban psikologis masyarakat pengusaha.
“Kita bisa berkaca dari pusat-pusat perbelanjaan yang saat ini sudah sepi. Pergerakan perputaran uang sangat berat. Ini bencana global. Karena itu harus ada kebijaksanaan,” imbuhnya.
Kepada kepala daerah, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah juga diharapkan turut mendorong lembaga keuangan untuk membijaksanai nasabah di Nusa Tenggara Barat. Apalagi provinsi ini saat ini masih proses recovery pascagempa tahun 2018 lalu. Harapan Hipmi NTB, Gubernur mengeluarkan edaran kepada lembaga keuangan terkait yang disuarakannya.
“Saya berdiskusi dengan supir taksi, ojek online, rumah makan rumah makan. Sepi. Mereka merasakan dampak luar biasa corona ini. Kan tidak mungkin mereka diberatkan lagi, meskipun pembayaran kredit adalah kewajiban nasabah. situasinya seperti ini,” terang Aweng yang mengaku sudah berdiskusi dan menyampaikan hal itu kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.
Apa yang disuarakan Hipmi NTB, katanya, mendapat sinyal positif dan lampu hijau dari orang nomor satu di NTB itu.
Rencananya, gubernur akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait hal itu.
“Situasi batin para wirausaha ini harus dijaga untuk kelangsungan ekonomi kita,” katanya.
