Fraksi PKS Soroti SILPA Nol Rupiah dan Kenaikan PAD dalam Perubahan APBD Loteng
LOMBOKita — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyoroti sejumlah poin penting dalam Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026.
Sorotan utama PKS mencakup target Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang diproyeksikan nol rupiah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), prioritas pembangunan jalan hingga efektivitas penggunaan anggaran.
Juru Bicara Fraksi PKS, Tubagus Danarki Amanda, mengatakan perubahan APBD tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan angka pendapatan dan belanja. Menurutnya, APBD harus menjadi instrumen kebijakan publik yang mampu menjawab persoalan masyarakat.
Berdasarkan rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah direncanakan meningkat sekitar 5,15 persen, dari Rp2,491 triliun menjadi Rp2,619 triliun.
Sementara itu, belanja daerah meningkat sekitar Rp299,77 miliar, dari Rp2,482 triliun menjadi Rp2,782 triliun.
Atas perubahan tersebut, Fraksi PKS meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan yang terukur mengenai sumber tambahan PAD.
PKS juga mengingatkan agar peningkatan PAD tidak hanya dilakukan melalui kenaikan pungutan kepada masyarakat, sementara potensi ekonomi daerah yang masih dapat dikembangkan belum digarap secara maksimal.
Selain persoalan pendapatan, Fraksi PKS menyoroti penentuan prioritas pembangunan infrastruktur, khususnya jalan.
Menurut Danarki, penentuan ruas jalan yang menjadi prioritas harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, kepadatan aktivitas masyarakat, konektivitas antarwilayah, akses menuju pusat ekonomi, pendidikan dan kesehatan, serta dampaknya terhadap produktivitas masyarakat.
“Kami meminta penentuan prioritas pembangunan jalan dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, kepadatan aktivitas masyarakat, konektivitas antarwilayah, akses menuju pusat ekonomi, pendidikan dan kesehatan, serta dampaknya terhadap produktivitas masyarakat,” terangnya.
Soroti Target SILPA Nol Rupiah
Persoalan lain yang menjadi perhatian Fraksi PKS adalah proyeksi SILPA Tahun Anggaran 2026 yang ditargetkan sebesar nol rupiah.
Fraksi PKS meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai dasar penetapan target tersebut.
Menurut Danarki, target SILPA nol rupiah harus didasarkan pada kemampuan riil pemerintah daerah dalam menyelesaikan seluruh program hingga akhir tahun.
Ia mengingatkan agar target penyerapan anggaran tidak justru mendorong pelaksanaan kegiatan secara tergesa-gesa sehingga berpotensi memengaruhi kualitas pekerjaan.
“Yang kita perlukan bukan sekadar anggaran terserap 100 persen, tetapi manfaat anggaran dirasakan 100 persen oleh masyarakat,” tegasnya.
Pendidikan hingga Transparansi Anggaran
Di sektor pendidikan, Fraksi PKS meminta pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap kualitas pembelajaran, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pendidik, serta akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Lombok Tengah.
PKS juga mendorong penguatan transparansi anggaran melalui keterbukaan informasi, digitalisasi pengawasan, indikator kinerja yang jelas, serta evaluasi program berdasarkan hasil dan manfaat, bukan hanya tingkat serapan anggaran.
Secara keseluruhan, Fraksi PKS menilai tantangan utama APBD Lombok Tengah saat ini bukan hanya keterbatasan anggaran, tetapi bagaimana menentukan skala prioritas di tengah banyaknya kebutuhan masyarakat.
Karena itu, prioritas pembangunan dinilai perlu mempertimbangkan tingkat urgensi, jumlah masyarakat penerima manfaat, dampak terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan produktivitas, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
Di akhir pandangannya, Fraksi PKS menyatakan menerima Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
