Dibanding PPS dan KLS, Pembentukan Kota Madya Praya Lebih Layak

LOMBOKita – Wacana pembentukan Kota Praya di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kian menghangat jadi pembahasan masyarakat di daerah itu.

Anggota Komisi II DPR RI HM Syamsul Luthfi menilai, pembentukan Kota Madya Praya memang layak dan sangat menarik untuk ditindaklanjuti.

Menurutnya, ketimbang Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dan Kabupaten Lombok Timur Selatan (KLS), pembentukan Kota Praya kemungkinan lebih cepat direspon oleh pemerintah pusat.

“Dilihat dari infrastruktur, sarana dan prasarana yang kini ada, Kota Madya Praya lebih layak,” kata Syamsul Luthfi di Praya di hadapan sejumlah wartawan.

Terlebih, kata Syamsul Luthfi, keberadaan Kabupaten Lombok Tengah yang kini menjadi perhatian dunia internasional dengan adanya pembangunan pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, membuat daerah Tatas Tuhu Trasna (Tastura) itu memiliki nilai tambah tersendiri untuk memancing respon pemerintah pusat untuk mewujudkan Kota Madya Praya.

“Sebagaimana kita ketahui mulai tahun ini akan diadakan kejuaraan super bike berkelas internasional di KEK Mandalika, dan tahun depan sudah dipastikan sebagai salah satu tempat penyelenggaraan Grand Prix atau MotoGP,” kata Syamsul Luthfi.

Meski demikian diakuinya, pemerintah pusat masih menutup kran pemekaran daerah kecuali pada daerah-daerah perbatasan yang membutuhkan sistem pertahanan dan keamanan seperti Papua.

Tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk menjadi perhatian pemerintah pusat mewujudkan keinginan masyarakat di daerah yang ingin mekar, seperti KLS, Kota Praya maupun PPS.

“Tidak ada yang sulit selama ada political will dari pemerintah pusat. Tentu ada prioritas bagi daerah-daerah tertentu, baik untuk pembentukan provinsi maupun kabupaten/kota baru,” imbuh politisi Senayan yang berasal daerah Daerah Pemilihan Pulau Lombok itu.

Sebab, kata dia, esensi dari pemekaran daerah itu adalah semakin mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta menekan angka pengangguran di suatu daerah.

Karena itu, Syamsul Luthfi meminta kepada para pemangku amanah bersama seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lainnya agar segera melakukan langkah-langkah kongkrit jika ingin melakukan pemekaran.

“Silakan undang pihak Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait rencana pemekaran. Sebab, polanya harus bottom up, bukan top down,” katanya.

“Terutama untuk dua kecamatan besar di Lombok Tengah yakni Kopang dan Pujut perlu mengumpulkan para tokoh untuk menyatukan pemahaman dan menyepakati rencana pemekaran wilayah,” imbuh politisi Partai NasDem itu.

Tiga Hal Perlu Perhatian
Sebelum melakukan rencana pemekaran daerah tersebut, Syamsul Luthfi mengingatkan agar memperhatikan tiga hal yang sangat penting dilakukan. Ketiga hal tersebut antara lain penentuan tapal batas, aset-aset daerah dan pegawai.

“Jangan sampai setelah dimekarkan, ketiga hal tersebut malah menjadi masalah baru yang justeru menjadi perdebatan panjang,” katanya.

Dan yang lebih penting lagi, kata Syamsul Luthfi, seluruh desa yang akan masuk ke wilayah Kota Madya Mataram itu harus menjadi kelurahan.

Karena itu, pemerintah daerah sejak dini harus mulai melakukan sosialisasi ke desa-desa memberikan pemahaman kepada masyarakat.