Di Sidang Dewan, Wabup Rinci Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi

LOMBOKita – DPRD Kabupaten Lombok Tengah kembali menggelar sidang paripurna untuk membahas tanggapan kepala daerah terhadap pemandangan fraksi-fraksi yang disampaikan pada sidang sebelumnya. Sidang dipimpin Ketua DPRD H. Ahmad Fuaddi FT itu digelar di ruang sidang utama dewan, Rabu (12/9/2018).

Wakil Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri mengatakan, sebagaimana pemandangan umum fraksi-fraksi tentang nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018, yang akan disampaikan oleh pemerintah daerah sebagai penjelasan.

Terkait pengurangan dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya yang bersumber dari bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp.6.046.000,00 didasarkan atas surat keputusan gubernur nomor 973-955 tahun 2017 tentang proporsi dan estimasi dana bagi hasil pajak daerah untuk kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2018 tertanggal 6 desember 2017.

Peningkatan target pendapatan asli daerah yang direncanakan pada perubahan APBD tahun anggaran 2018 sudah mencerminkan potensi yang sesungguhnya yang dimiliki pemerintah daerah. Dimana realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan 31 Agustus 2018 sebesar 88,84% sehingga rencana peningkatan target pendapatan asli daerah sebesar Rp.9.175.620.618,67 pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2018 sangat realistis.

Berkaitan dengan musibah gempa yang melanda pulau Lombok, pemerintah kabupaten Lombok Tengah telah mengambil langkah-langkah, antara lain membentuk posko induk penanganan bencana gempa bumi; membentuk posko lapangan di dusun-dusun terdampak dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan pasca bencana gempa bumi yang melibatkan unsur ASN, pendamping program keluarga harapan (PKH), pendamping desa, kader posyandu dan LSM, serta penyaluran bantuan logistik yang bersumber dari berbagai elemen masyarakat, ASN dan stakeholder lainnya.

Pemerintah daerah juga telah melakukan pendataan korban, verifikasi bangunan terkena dampak gempa, melakukan karya bakti dan gotong royong melibatkan masyarakat, ASN, kepolisian, TNI dan DPRD di wilayah-wilayah terdampak gempa di Kecamatan Batukliang dan Batukliang Utara.

Selain itu, untuk pembangunan hunian sementara (Huntara) di dusun-dusun terdampak. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan keamanan, kesehatan dan dinamika lainnya, menyiapkan proposal dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan penanganan.”Selanjutnya meningkatkan intensitas patroli keamanan serta koordinasi dengan melibatkan badan keamanan desa, satpol PP, kepolisian dan TNI, melakukan trauma healing dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk relawan.

Pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan pendanaan dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2018 berupa dana tak terduga sebesar Rp. 1 miliar dan bantuan sosial sebesar Rp.4.642.390.000.

“Jawaban ini menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan,” ujar Wakil Bupati.

Langkah-langkah antisipatif terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, melalui penyusunan dan sosialisasi Peraturan Bupati yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa. Di dalamnya diatur mekanisme penyelesaian permasalahan saat pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan membentuk tim pengawas pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan melibatkan unsur pemerintah kecamatan, Danramil dan Kapolsek.

Menjawab apa yang disampaikan Fraksi Gerindra, Wabup menyampaikan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan upaya konservasi sumber mata air dan lahan bekas galian C melalui program perlindungan dan konservasi sumber daya alam dengan kegiatan peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air serta peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Terkait dengan perubahan nama Bandara Internasional Lombok menjadi Bandara Zainuddin Abdul Madjid, Wabup menjelaskan, berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor KP 1421 tahun 2018 tentang perubahan nama bandar udara di Kabupaten Lombok Tengah, dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan perubahan nama bandara tersebut. “Jawaban ini menanggapi pertanyaan dari Fraksi Partai Bulan Bintang,” imbuhnya.

Menjawab fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Wakil Bupati menjelaskan, mekanisme pemberian hibah yang bersumber dari APBD didasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011, dimana salah satu persyaratan calon penerima hibah adalah telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun serta usulan hibah dievaluasi oleh OPD terkait untuk dilakukan verifikasi faktual kelayakan calon penerima hibah.

“Terhadap penggunaan dana hibah, penerima hibah diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut dan akan diaudit oleh badan pemerintah keuangan serta dalam pengawasan komisi pemberantasan korupsi,” paparnya.

Terkait dengan penanggulangan, recovery terhadap upaya penyelesaian dampak dari kebakaran pasar renteng, pemerintah kabupaten lombok tengah menyiapkan dukungan penganggaran pada rancangan apbd tahun anggaran 2018 melalui dinas perumahan dan permukiman dalam bentuk penyiapan lapak sementara bagi pedagang terkena dampak, mengajukan proposal pembangunan pasar ke direktorat jenderal cipta karya kementerian pekerjaan umum dan pemukiman rakyat. Jawaban tersebut sekaligus menanggapi pertanyaan dari fraksi partai persatuan pembangunan.

Adapun pelaksanaan program atau kegiatan pada dinas pertanian yang telah dianggarkan pada apbd mengedepankan prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah secara tepat sasaran, tepat waktu pelaksanaan dan dapat dipertanggungjawabkan serta hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.

Untuk fraksi partai Demokrat disampaikan bahwa, penggunaan anggaran dalam penanganan penanggulangan bencana gempa bumi dan kebakaran pasar renteng, pemerintah kabupaten lombok tengah akan segera merealisasikannya setelah perubahan apbd tahun anggaran 2018 ditetapkan. “dalam rangka mengantisipasi kekeringan yang akan diakibatkan adanya musim kemarau yang berkepanjangan agar petani tidak mengalami gagal panen pemerintah kabupaten lombok tengah melalui dinas pertanian melakukan penyuluhan kepada petani untuk tidak menanam padi diluar musim hujan serta menanam tanaman berumur pendek pada musim kemarau. terhadap petani yang mengalami gagal panen, dinas pertanian memberikan bantuan benih yang bersumber dari cadangan nasional,”ungkapnya.

Berkaitan dengan rekomendasi pansus percepatan pembangunan dam mujur, pemerintah kabupaten lombok tengah telah menindaklanjutinya dengan mengalokasikan anggaran pada perubahan apbd tahun anggaran 2018 dengan membentuk tim percepatan pembangunan dam mujur.

Upaya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada sektor ekonomi kreatif dan kerakyatan dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, menurut Wakil Bupati, melalui dinas perindustrian dan perdagangan, antara lain: pembinaan industri kecil dan menengah (ikm), peningkatan promosi produk unggulan daerah, pelatihan ikm, peningkatan sarana produksi ikm, pengembangan mutu produk ikm serta penyusunan ranperda Rancangan Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK).

Adapun pertanyaan fraksi partai keadilan sejahtera dijawab soal skala prioritas belanja daerah yang tertuang dalam belanja tidak langsung pada rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2018 diarahkan pada penanganan pasca bencana melalui dana tidak terduga dan bantuan sosial.

Penanganan saat terjadinya bencana kebakaran pasar renteng yang dilakukan unit pemadam kebakaran pada bpbd kabupaten lombok tengah terkendala jumlah armada pemadam kebakaran tidak sebanding dengan area pasar renteng yang sebagian besar mengalami kebakaran, titik kebakaran berada pada posisi yang sulit dijangkau, keterbatasan ketersediaan air, dan bahan yang mudah terbakar. dukungan bantuan armada pemadam kebakaran dari kabupaten lain juga mengalami kendala keterbatasan air.

Berikutnya terkait dengan realisasi anggaran belanja daerah sampai dengan 31 september 2018 sebesar Rp.1.141.484.234.630,00 atau sebesar 52,50 persen.

Untuk fraksi Partai Persatuan Pembangunan dijelaskan Wabup, alokasi pupuk bersubsidi yang masih dapat digunakan per 1 September 2018 adalah Urea sejumlah 7.954,03 ton, SP 36 sejumlah 325,42 ton, NPK sejumlah 2.053,62 ton, ZA sejumlah 750,08 ton dan organik sejumlah 1.949,67 ton. Dari perhitungan proyeksi berdasarkan kebutuhan-kebutuhan tahun sebelumnya kebutuhan pupuk bersubsidi pada bulan november sampai dengan desember akan mengalami kekurangan. untuk mengantisipasi hal tersebut, sesuai prosedur yang ada, langkah yang dilakukan dinas pertanian telah mengajukan usulan tambahan pupuk bersubsidi pada tahun 2018.

Selanjutnya untuk mengintensifkan tanggap dini kelangkaan pupuk, bulan ini dinas pertanian akan melaksanakan rapat koordinasi pemantauan stok pupuk bersama dinas terkait dan pihak produsen serta distributor. jawaban tersebut sekaligus menanggapi pertanyaan dari fraksi nurani perjuangan. Adapun alokasi anggaran yang diarahkan untuk pemeliharaan rutin/berkala jalan belum sebanding dengan ruas jalan yang harus ditangani setiap tahunnya. kondisi ini juga dipengaruhi oleh kontur tanah pada sebagian besar ruas jalan kabupaten bersifat labil.

Menjawab Fraksi Partai Bulan Bintang, Wabup menyampaikan, beberapa rekomendasi dari fraksi partai bulan bintang berkaitan dengan pembentukan badan promosi pariwisata daerah (bppd) kabupaten lombok tengah dalam tahap penyiapan sumber daya manusia. rekomendasi terkait pembayaran gaji secara non tunai serta pengelolaan hibah dan bantuan sosial secara profesional telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Untuk fraksi Partai Nasdem, pengurangan pagu anggaran belanja tidak langsung pada rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2018 terutama pada belanja pegawai yang dipengaruhi adanya penyesuaian penganggaran gaji dan tunjangan pnsd pada masing-masing organisasi perangkat daerah berdasarkan realisasi gaji dan tunjangan yang telah terbayarkan serta prognosis kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2018, termasuk didalamnya telh memperhitungkan kenaikan beberapa komponen gaji ke-14 bagi PNSD dan DPRD serta kebijakan pemberian tunjangan kinerja ke-14 bagi PNSD.

Terhadap penambahan pagu belanja langsung, diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Upaya pemerintah kabupaten lombok tengah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menurunkan angka kemiskinan, antara lain melalui, pelatihan-pelatihan bagi pencari kerja, bantuan sarana dan prasarana peralatan kerja serta pendampingan.

Berkaitan dengan penerimaan cpns tahun 2018, informasi formasi secara nasional sejumlah 186.744 formasi untuk 525 kabupaten dan kota se-indonesia dengan rincian formasi adalah 96.000 tenaga pendidik, 6.315 tenaga kesehatan dan 30.429 tenaga teknis lainnya. dari formasi nasional tersebut, pemerintah kabupaten lombok tengah mendapatkan 418 formasi. adapun persiapan pemerintah kabupaten lombok tengah dalam kegiatan seleksi penerimaan cpns, antara lain telah mengalokasikan anggaran pada tahun anggaran 2018, rapat-rapat untuk persiapan lokasi termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan seleksi cpns serta menyesuaikan dengan jadwal dari pemerintah pusat.

Berkaitan dengan persentase pengerjaan fisik pembangunan gedung DPRD, kemajuan kumulatif sampai dengan saat ini sebesar 90 persen dan pembangunan gedung kantor bupati sebesar 19,29 persen sesuai dengan kontrak.

Menjawab fraksi Nurani Perjuangan, pemerintah kabupaten lombok tengah melalui dinas perumahan dan permukiman mengupayakan pemerataan penerangan jalan umum (pju) secara tepat sasaran, melalui: pemetaan lokasi yang belum memiliki pju, meterisasi pju serta pemasangan yang diutamakan untuk ruas jalan nasional, provinsi dan kabupaten yang belum tersentuh PJU.

Berkaitan dengan penggunaan dana desa oleh pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran APBDes melalui kecamatan dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa serta review rancangan APBDes dan pengawasan pelaksanaan APBDes melalui inspektorat daerah.