Dewan Apresiasi Loteng jadi Langganan WTP

LOMBOKita – Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah setempat yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Ucapan selamat atas perolehan opini WTP ke-7 kalinya secara berturut-turut itupun menjadi pidato pembuka masing-masing juru bicara fraksi pada sidang paripurna dewan ke-14 dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 Lombok Tengah yang dipimpin Ketua H. Ahmad Fuaddi Fadil Tohir, Selasa (11/6/2019).

Hadir juga pada acara sidang itu, Wakil Bupati H. Lalu Pathul Bahri, Sekretaris Daerah HM Nursiah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para Kepala SKPM serta tamu undangan lainnya.

Perolehan opini WTP berdasarkan hasil pemeriksaan tata kelola keuangan daerah dan pengelolaan asset daerah oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia itu dicapai berkat kerjasama seluruh elemen di daerah ini yang terus menjalin hubungan kerjasama yang baik.

“Predikat WTP diraih tentu lantaran Kabupaten Lombok Tengah dianggap berhasil melakukan tata kelola anggaran daerah dalam satu tahun berjalan, dan ini tentu atas sinergitas semua pihak,” ucap juru bicara fraksi Partai Bulan Bintang (PBB), Didik Ariesta.

Demikian juga dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Melalui juru bicaranya, H. Ahkam, PKB mengucapkan selamat atas perolehan WTP 7 kali berturut-turut kepada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

“Itu artinya bahwa LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah mendapat penilaian cukup baik dari BPK RI setelah melihat dan memeriksa arus kas dan tata pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah secara wajar,” kata H. Ahkam.

Meski demikian, fraksi PKB meminta agar perolehan opini WTP dari BPK RI itu tidak dijadikan bahan euporia secara berlebihan. Sebab, katanya, tugas berat sesungguhnya adalah mempertahankan prestasi yang telah diraih selama tujuh tahun berturut-turut itu.

Berhasil meraih WTP, kata Ahkam, bukan berarti pengelolaan keuangan daerah telah sempurna, namun harus dijadikan sarana mengevaluasi pencapaian target agar APBD digunakan secara efektif dan efesien.

Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Muhibban juga menyatakan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian harus dijadikan sebagai pemicu semangat untuk terus memanfaatkan APBD secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

“Semoga tahun-tahun mendatang, pengelolaan tata kelola keuangan daerah kita bisa semakin baik lagi agar daerah ini menjadi lebih maju dan sejahtera,” kata Muhibban.

Seperti diketahui, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun ini kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan beberapa waktu lalu. WTP ini diraih Kabupaten Lombok Tengah secara berturut-turut selama 7 tahun.