Demo Jilid 2 di Lotim, Berlangsung Ricuh
LOTIM LOMBOKita- Meski hujan deras melanda, Aksi demo jilid 2 yang dilakukan gabungan aktivis Lombok Timur yang tergsdung dalam aliansi peduli pariwisata yang dilakukan di kantor Bupati, Kamis (22/1) berlangsung ricuh.
Kericuham dioicu saat aksi di teras kantor Bupati.memaksa.masuk kedalam kantor namun berhasil dihalanhi aparat kepolisia Polres Lotim.
Dalam aksi tersebut massa sempat berhasil masuk halaman kantor bupati, namun ratusan anggota Polres Lotim dilengkapi tameng bersama anggota satolPP. Berhasil memukul mundur massa aksi. Dalam aksi itupun beberasa massa aksi terkena pukulan saat dibubarkan.
Aksi demo tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah , yaitu mengambil alih pengelolaan destinasi wisata Sunrise Land Lombok (SLL) yang berlokasi di Pantai Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji.
Pantau media ini, sejak awal aksi, massa tegaskan hanya ingin sampaikan aspirasi langsung kepada Bupati Lombok Timur. Mereka menolak ditemui oleh perwakilan pemerintah daerah yang diwakili Asisten II. Sikap tersebut membuat situasi sempat memanas ketika massa berusaha masuk ke area kantor bupati.
Upaya masuk paksa itu memicu benturan fisik antara massa aksi dan aparat pengamanan. Kondisi sempat tidak kondusif, namun dapat dikendalikan melalui pendekatan persuasif dan pengamanan berlapis sehingga tidak berkembang menjadi kerusuhan yang lebih luas.
Dalam orasinya, Koordinator Umum aksi, Abdul Qodir Jaelani, menyampaikan bahwa peserta aksi mengalami berbagai bentuk perlakuan diskriminatif dan intimidatif. Ia menduga tindakan tersebut dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum dari Polres Lombok Timur, Satpol PP Lombok Timur, serta pihak yang disebut sebagai premanisme.
“Perlakuan itu terlihat dari pembatasan ruang gerak, tekanan psikologis, hingga sikap represif yang tidak proporsional terhadap massa aksi yang sedang menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional,” ujar Abdul Qodir di hadapan massa.
Orator lainnya, Herwadi senior dari PMII Lombok Timur, mendesak Kapolres Lombok Timur agar menindaklanjuti laporan terkait dugaan kriminalisasi dan intimidasi terhadap kader PMII.
Ia juga menyoroti Kita minta yang diduga keterlibatan oknum aparat dan pihak yang disebut sebagai pengawal bupati dalam tindakan represif terhadap massa aksi untuk diproses,” tegasnya.
Sementara itu, M. Hamzani, Ketua LMND Lotim, menilai masih kuatnya pola pikir diskriminatif di wilayah Lotim. Praktik tersebut melahirkan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi hukum.
“Tidak ada kedaulatan yang lebih tinggi dari rakyat. Namun yang kami rasakan justru upaya pembungkaman aspirasi dengan dalih keamanan, yang berujung pada kekerasan dan tindakan represif,” tegas Hamzani.
Massa aksi menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan dalam waktu dekat apabila tuntutan utama mereka tidak dipenuhi, khususnya kehadiran langsung Bupati Lombok Timur untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan atas seluruh aspirasi yang disampaikan.
