Dari RPH Hingga Wisata Aik Bukak, Banggar DPRD Lombok Tengah Sebut Pengelolaan PAD Belum Optimal
LOMBOKita — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih maksimal dan inovatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sejumlah sektor retribusi dan pengelolaan aset dinilai masih berjalan stagnan dan belum dikelola secara optimal.
Anggota Banggar DPRD Lombok Tengah, Ferdy Elmansyah, menyoroti beberapa sumber pendapatan daerah yang sejauh ini belum tergarap maksimal. Di antaranya retribusi Rumah Potong Hewan (RPH), sewa alat berat seperti ekskavator milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), retribusi pedagang pasar tradisional, hingga potensi retribusi dari destinasi wisata Aik Bukak.
Menurut Ferdy, perhitungan target penerimaan daerah sejatinya harus ditopang oleh data konkret dan aktivitas nyata di lapangan, bukan sekadar hitungan asumsi semata.
”Kita mendorong dinas terkait untuk tidak hanya mengandalkan asumsi dalam menentukan target PAD. Potensi yang ada harus dihitung berdasarkan kondisi dan aktivitas riil di lapangan agar target yang dipasang benar-benar realistis dan berdaya guna bagi daerah,” ujar Ferdy Elmansyah.
Secara khusus, Ferdy memberikan catatan terhadap sektor peternakan dan pariwisata. Di sektor peternakan, ia menyayangkan masih ditemukannya RPH di Lombok Tengah yang beroperasi tanpa izin resmi, sehingga berdampak pada tidak maksimalnya penerimaan retribusi.
Begitu pula di destinasi wisata Aik Bukak. Berdasarkan data yang ada, jumlah kunjungan wisatawan tercatat berada di kisaran 1.500 orang per tahun dengan tarif tiket dewasa sebesar Rp10.000.
Angka tersebut dinilai Ferdy masih menyisakan ruang yang sangat besar untuk dioptimalisasi jika dikelola dengan kemasan dan tata kelola yang lebih modern.
Di samping itu, retribusi pedagang di pasar-pasar tradisional juga dinilai perlu pembenahan sistem penarikan agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kas daerah.
Atas kondisi tersebut, Banggar DPRD Lombok Tengah mendesak para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak lebih inovatif dan tidak bekerja dengan pola biasa (business as usual).
”Kepala OPD harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola aset daerah maupun potensi pendapatan yang menjadi ranah kerjanya. Jika aset dikelola dengan baik dan potensi pendapatan digali secara maksimal, capaian PAD Lombok Tengah tentu bisa meningkat signifikan,” pungkas Ferdy.
