Bupati Lotim Merasa Belum Puas Melihat Kinerja Jajarannya
LOTIM Lombokita – Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy, mengaku selama 3 Tahun memimpin Lotim, dirinya merasa belum puas melihat kinerja pemerintahan,lantaran maaoh banyak hajat masyarakat belum terpenuhi.
” Saya.minta seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerjanya, karena masih banyak hajat masyarakat belum dipenuhi,” ungkapnya dalam acara Musrembang Kabupaten, di Masjid kantor Bupati,secara Virtual Rabu (30/3)
Sehingga tahun 2022 mendatang, permasalahan infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk air bersih akan menjadi prioritas.
Musrenbang ini, menurut Bupati menjadi upaya menyisir prioritas pembangunan pada 2022 mendatang, sebab tidak semua aspirasi masyarakat dapat dipenuhi.
” Tak kita pungkiri, pelaksanaan program pembagunan dalam tiga tahun terakhir mengalami sejumlah tantangan seperti bencana alam gempa bumi dan bencana covid-19,” katanya
Kedua hal ini dinilai memiliki dampak besar, sehingga terjadi penundaan sejumlah program dan rencana pembangunan, termasuk infrastruktur.
Bupati berharap adanya harmonisasi dan koordinasi, serta kepedulian seluruh pemangku kepentingan untuk dapat memberikan solusi atas berbagai keterbatasan guna mewujudkan harapan masyarakat.
Musrenbang 2022 mengangkat tema keberlanjutan pembangun sosial ekonomi dalam rangka memperkuat pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, meningkatkan pembinaan kepemudaan, serta meningkatkan pembangunan kehidupan beragama.
Ketua DPRD kabupaten Lombok Timur Murnan dalam Musrembang tersebut, menyampaikan Pokok-pokok Pikiran dewan yang antara lain terkait pendidikan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi, peningkatan kualitas pelayanan pada BLUD RSUD DR. R. Soedjono Selong,
pelaksanaan pembangunan tepat waktu yang tidak hanya bertumpu pada APBD, termasuk pula memenuhi kekurangan air bersih dan pengairan.
Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi NTB Ir. H. Amri Rakhman juga menyampaikan Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi NTB tahun 2022 sebagai bahan untuk menyelarasakan kebijakan di tingkat Kabupaten.
Musrenbang ini diikuti seluruh Pimpinan OPD, Kepala Desa, Lembaga Non Pemerintahan.
