Bupati Lotim Haerul Warisin, Perintahkan Insfektorat Audit Dua BUMD, Baznas Dan Dikbud
LOTIM LOMBOKita – Diawal pemerintahan Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin dan Wakil Bupati H Edwin Hadiwijaya, berkomimen meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Lombok Timur minimal Rp 500 miliar tiap tahunnya Hal itu disampaikan Bupati pada rapat koordinasi bersama seluruh pejabat eselon III dan II, pimpinan BUMD, Baznas, di Ballroom kantor Bupati, Kamis (6/3).
Untuk mewujudkan hal tersebut, H Iron berharap agar OPD terkait dapat bekerja keras mendukung upaya optimalisasi PAD ini. Karena Bagaimanapun PAD menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah. Rencana renovasi dan penataan sejumlah ruang publik seperti GOR Lalu Muslihin dan fasilitas pelayanan publik lainnya membutuhkan pendanaan yang besar dan salah satu sumbernya yaitu PAD.
Dalam rakor tersebut, Bupati meminta insfektorat untuk melakukan audit terhadap sejumlah BUMD seperti PD selaparang Agro dan PT Energi Selaparang, rumah sakit umum daerah (RSUD), BAZNAS, juga Dinas Pendidikan. Jika ditemukan kerugian negara lembaga-lembaga tersebut diminta untuk melakukan pengembalian. Ditekankannya langkah tersebut sebagai cara baru yang akan ditempuh untuk melakukan perubahan dan percepatan pembangunan di Lombok Timur, “Jangan hanya bicara,tetapi mari kita perbanyak kerja, “ tegasnya.
Sementara terkait pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin ekstrem, Bupati meminta agar mendapat perhatian serius, sehingga mengurangi beban mereka, “BPJSnya diberikan tanda khusus sehingga menjadi perhatian dari layanan kesehatan,” pesannya. Ia pun meminta agar pelayanan dapat diberikan dengan mengutamakan senyum, sapa, melayani, dan bahagia.
Bupati, di hadapan seluruh pimpinan OPD, camat, pimpinan BUMD, dan jajaran eselon III, juga menyinggung inflasi yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Seluruh OPD dan tim pengendali inflasi diharapkan bergerak aktif.
Khusus kepada Dinas Pertanian ia meminta untuk membagikan bibit cabai dan bawang merah kepada masyarakat, mengingat dua komoditas tersebut kerap menyumbang terjadinya inflasi. Selain itu diminta pula agar dapat melakukan inventarisasi petani yang belum masuk dalam rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK).
Masih terkait inflasi, Dinas Perdagangan diarahkan agar dapat melakukan pengawasan terhadap LPG bersubsidi, termasuk mengecek isinya. Dengan demikian tidak mendatangkan kerugian bagi masyarakat.
Bupati juga memberikan perhatian terhadap kebersihan lingkungan, baik di sarana publik maupun perkantoran. Ia berpesan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) maupun OPD lainnya untuk memperhatikan aspek kebersihan, baik di sarana umum maupun lingkungan kantor masing-masing.
