Bupati Lombok Tengah Sampaikan Penjelasan LKPJ Tahun Anggaran 2023
LOMBOKita – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan kepala daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran (TA) 2023. Kegiatan tersebut dipimpin Ketua DPRD, M. Tauhid dan dihadiri Bupati, HL. Pathul Bahri, anngota dewan serta unsur forkopinda di ruang rapat utama, Rabu (27/03/2024).
Bupati Lombok Tengah, HL. Pathul Bahri menyampaikan, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi NTB, sasaran pokok dan arahan pembangunan RPJMD Lombok Tengah tahun 2011-2031, serta penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, maka tema pembangunan dalam RKPD tahun 2023 adalah “rurung lempek gumi paer untuk pemulihan ekonomi” yang dijabarkan ke dalam tujuh prioritas pembangunan, diantaranya lalan dan irigasi kondisi baik, produk UMKM berkualitas, desa wisata bertaraf internasional, integrasi pelayanan public, ketahanan pangan melalui penguatan komoditas unggulan, pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar dan akhlakul karimah, serta penanaman nilai budaya. Dengan demikian diharapkan ada kesinambungan program–program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.
Dijelaskannya, perekonomian Lombok Tengah tahun 2023 tetap bergerak secara positif, sejalan dengan semakin meningkatnya roda perekonomian masyarakat, ditopang terbangunnya proyek-proyek strategis dan terselenggaranya berbagai event internasional. Menurutnya, kinerja perekonomian ditunjukan dengan angka Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) tahun 2023 sebesar Rp 21, 25 triliun, meningkat sebesar Rp 2, 01 triliun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 19, 24 triliun. PDRB ADHB tahun 2023 juga mengalami peningkatan angka sebesar Rp 19, 50 juta dan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 tumbuh secara positif pada angka 5, 77 persen. Kondisi ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yang sebesar 3, 55 persen dan menjadi yang tertinggi di NTB. Kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan daya beli ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin baik, di mana pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 70, 41 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 67, 57 persen.
“Demikian pula berbagai upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan terus dilakukan secara simultan, terpadu dan terintegrasi yang melibatkan perangkat daerah dan stakeholders terkait. Persentase angka kemiskinan berada di urutan ke 4 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB, yaitu sebesar 12, 93 persen,” kata Pathul Bahri.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan terkait dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023. Di mana, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp. 2. 379. 733. 150. 308, 00 dan terealisasi sebesar Rp. 2. 278. 034. 645. 741, 39 atau 95, 73 persen, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) ditargetkan sebesar Rp. 367. 199. 446. 978, 00 dan terealisasi sebesar Rp. 274. 070. 631. 536, 39 atau 74, 64 persen. Pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp. 1. 981. 312. 476. 985, 00 dan terealisasi sebesar Rp. 1. 972. 976. 082. 091, 00 atau 99, 58 persen. Pendapatan transfer ini terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat yang terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah dan dana desa, yang ditargetkan sebesar Rp. 1. 848. 973. 313. 867, 00 dan terealisasi Rp. 1. 853. 774. 800. 135, 00 atau 99,25 persen. Kemudian belanja daerah ditargetkan sebesar Rp. 2. 401. 692. 492. 280, 00 dan terealisasi sebesar Rp. 2. 261. 203. 510. 926, 43 atau 93,73 persen.
“Untuk melihat sampai sejauh mana kinerja dan capaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, akan kami sampaikan secara garis besar berdasarkan capaian indikator kinerja utama. Indikator Adapun tujuannya adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, sedangkan LKPJ dimaknai sebagai proses pencapaian kinerja dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD,” paparnya.
Dikatakannya, capaian IKU Lombok Tengah tahun 2023 selain indikator IPM, tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, indeks toleransi adalah indikator yang mengukur tentang kerukunan umat beragama. Capain indikator ini pada tahun 2023 sebesar 3, 70 persen, meningkat 0, 02 persen dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 3, 68 persen. Artinya toleransi hidup beragama tergolong dalam kategori tinggi. Dengan demikian, kerukunan umat beragama tetap terpelihara dengan baik. Kemudian indikator indeks reformasi birokrasi tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu predikat BB dibandingkan dengan tahun sebelumnya mendapatkan predikat CC. Indikator laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mencapai 5, 77 persen dan mengalami peningkatan sebesar 2, 22 persen dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 3, 55 persen.
Selanjutnya, indikator indeks gini pada tahun 2023 mencapai 0, 349 poin mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 0, 313 poin. Indikator tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 sebesar 2, 78 persen mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 3, 02 persen. Indikator indeks infrastruktur wilayah pada tahun 2023 sebesar 65, 45 persen mengalami peningkatan sebesar 1, 78 persen dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 63, 67 persen. Indikator persentase pelanggaran diselesaikan melalui krame adat pada tahun 2023 sebesar 100 persen dan kondisi ini sama dengan tahun 2022. Indikator laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum pada tahun 2023 sebesar 8, 62 persen yaitu melampaui dari target sebesar 2, 75 persen akan tetapi menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang sebesar 30, 92 persen.
“Indikator persentase penurunan penyakit masyarakat tahun 2023 sebesar 100 persen dan kondisi ini masih sama dengan tahun 2022. Indikator indeks Pendidikan tahun 2023 sebesar 0, 607 persen dan meningkat sebesar 0, 07 persen dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang sebesar 0, 600 persen. Dengan demikian angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan. Indikator indeks Kesehatan tahun 2023 mencapai 0, 792 persen dan mengalami peningkatan sebesar 0, 073 persen dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 0, 719 persen, atau dengan kategori baik,” terangnya.
Kemudian indikator nilai sakip tahun 2023 ditetapkan oleh Menpan-RB mendapatkan predikat B masih stagnan dengan tahun sebelumnya. Indikator persentase perangkat daerah dengan predikat indeks kepuasan masyarakat baik pada tahun 2023 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu memperoleh kategori baik. Indikator rata-rata pengeluaran perkapita tahun 2023 sebanyak Rp 10, 95 triliun kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp. 10, 47 triliun. Indikator laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar sebesar 2, 03 persen dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 1, 62 persen.
“Indikator laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu sebesar 2, 23 persen dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 1, 67 persen. Indikator indeks konektivitas tahun 2023 sebesar 72, 8 poin mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 85, 2 poin. Indikator indeks kinerja sistem irigasi mengalami penurunan sebesar 14, 16, pada tahun 2023 sebesar 53, 54 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 67,7 poin. Indikator cakupan layanan air minum tahun 2023 sebesar 83, 77 persen mengalami peningkatan sebesar 3, 4 persen, dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 80, 37 persen. Indikator luasan penanganan kawasan kumuh tahun 2023 sebesar 744, 36 ha, mengalami penurunan dibandingkan dengan dengan tahun 2022 sebesar 754, 37 ha,” jelasnya.
Begitu juga dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2023 sebesar 67, 18 poin mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 63, 17 poin. Indikator cakupan layanan persampahan tahun 2023 sebesar 31, 15 persen kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 29, 43 persen. Indikator persentase krama adat aktif tahun 2023 sebesar 75 persen kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 76 persen.
Tinggalkan Balasan