Bupati Iron: KNPI Jangan Hanya Merdeka Jiwa, Tapi Merdekakan Daerah dari Keterpurukan
LOTIM LOMBOKita – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, secara tegas menantang para pemuda yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk menjadi pemuda terbaik, agen perubahan, dan mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan daerah.
” Sekarang ini kita butuh peran pemuda untuk ikut membangun daerah dan menjadi agen perubahan di Lombok Timur,” ucapnya pada acara Pelantikan Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI se-Kabupaten Lombok Timur, Senin (15/12).
Menurut Iron kalau ingin perubahan maka pemuda sendiri yang harus menciptakannya, Tidak ada orang yang bisa mengkreasikan diri Anda kecuali diri Anda sendiri
” jangan sampai keikhlasan pemuda hanya bersorak, tidak membawa perubahan. jadilah pemuda terbaik di tempat masing-masing. Tidak ada orang yang bisa mengkreasikan diri Anda kecuali diri Anda sendiri,” tegasnya.
Bupati juga bahwa sejarah mencatat peran sentral pemuda, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga reformasi. “Siapa lagi yang akan membangun dan mengkritik Lombok Timur ini? Hanya pemuda-pemuda yang hebat,” ujarnya seraya berkomitmen untuk terus memberikan dukungan penuh kepada organisasi pemuda sesuai dengan kemampuan daerah.
Secara khusus, Bupati Warisin menyoroti masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meminta pemuda untuk aktif mengawasi proses perizinan, khususnya terkait Persetujuan Pembangunan Gedung (PPG) – yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Bupati Warisin mengungkapkan adanya praktik akal-akalan di mana pengusaha atau masyarakat hanya mengurus PPG untuk sebagian kecil dari luas bangunan atau gudang yang sebenarnya, yang mengakibatkan kecilnya penerimaan PAD.
“Anda pemuda kalau bertanggung jawab, Anda pemuda kritik, Anda pemuda tertutup punya wawasan, bantu pemerintah untuk meluruskan ini,” seru Bupati.
Ia meminta KNPI dan seluruh pemuda untuk berani mengkritisi dan membantu menertibkan pelanggaran perizinan ini. “Hanya Kabupaten Lombok Timur yang PPG-nya paling kecil di seluruh kabupaten/kota yang lain. Luruskan itu!”
Selain tantangan kritik, Bupati juga memaparkan perhatian serius pemerintah daerah terhadap perlindungan sosial. Pemerintah tengah berupaya keras melobi kementerian terkait untuk menambah alokasi dana bagi hasil cukai tembakau agar masalah BPJS dapat diselesaikan dan diperluas.
“Kita ingin menyisir masyarakat kita yang sesuai komunitas dia sebagai pekerja… untuk kita masukkan mereka sebagai BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Bupati. Ia menekankan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan yang dapat memberikan santunan besar (hingga Rp260 juta) bagi pekerja yang mengalami risiko kecelakaan atau kematian, jauh melebihi bantuan tunai yang mungkin diberikan pemerintah daerah.
KNPI Siap Menjadi Mitra Strategis
Menyambut tantangan tersebut, Ketua DPD KNPI Lombok Timur, Zuarno Saputra, menyatakan kesiapannya.
“Tantangan yang dilakukan oleh Bapak Bupati itu bagus, itu artinya kabupaten tidak anti kritik dan sekaligus membuka ruang menjadi mitra strategis,” kata Zuarno.
Ia menegaskan bahwa KNPI sebagai “lembaga plat merah” wajib hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah untuk memajukan daerah, baik dari sisi peningkatan pendapatan daerah maupun mengawal kebijakan menuju Lombok Timur yang “smart” dan berkeadilan.
