Bonus Demografi Bisa Menjadi Masalah, Jika…
LOMBOKita – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan, bonus demografi bisa menjadi masalah, terutama penyebaran paham radikalisme apabila pemerintah tidak menyiapkan wadah penyaluran sumber daya manusia (SDM).
“Kita kan senang dengan banyaknya pemuda, tapi kita pemerintah harus mempersiapkan bahwa mereka tersalurkan (pekerjaan) dengan baik,” ujar Suhardi di saat menyampaikan kuliah umum di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Sabtu.
Dalam bonus demografi tahun 2020-2030, diprediksi mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh angkatan kerja produktif. Hal ini menjadi berkah tersendiri bagi Indonesia tertutama sumber kekuatan SDM dalam menghadapi persaingan global.
Namun di sisi lain, kata dia, apabila SDM usia produktif sulit mendapatkan pekerjaan, mereka akan mengalami frustasi dan paham radikalisme dengan mudahnya menyusupi pikiran-pikiran mereka.
Terlebih setiap tahunnya, perguruan tinggi di Indonesia melahirkan ribuan pemuda yang memiliki intelektualitas berbeda dengan masyarakat usia produktif pada umumnya. Maka yang harus diperhatikan adalah terbukanya penyaluran kesempatan kerja yang luas.
“Contohnya, banyak pemuda kita yang mencari kerja, tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Ini menjadi rawan, karena setelah terus mencari dan tetap tidak memiliki pekerjaan, mereka akan frustasi dan mudah disusupi (paham radikalisme),” katanya.
Kekhawatiran itu pun terjadi saat BNPT membuka kesempatan kerja. Suhardi mengatakan, dari 60 SDM yang diperlukan BNPT, pelamar yang mendaftar mencapai 1.500 orang.
“Nah sisanya tidak tertampung. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita, dan itu yang harus kita pikirkan bersama-sama,” katanya.
