Amnesty International Inginkan Resolusi PBB Atas Krisis Rohingya
LOMBOKita – Amnesty International mengharapkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk mengeluarkan resolusi dalam mengatasi krisis kemanusiaan terhadap kaum minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.
“Amnesty International sangat menginginkan agar Dewan Hak Azasi Manusia (HAM) PBB menerbitkan satu resolusi yang kuat untuk bisa mengatasi krisis pelanggaran HAM di negara bagian Rakhine, Mmyanmar,” kata Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Usman Hamid menuturkan dalam beberapa hari ke depan Dewan HAM PBB di Jenewa akan menggelar sidang yang mana dalam pertemuan itu juga akan dipaparkan temuan yang menghadirkan Misi Pencarian Fakta PBB untuk Myanmar.
“Sidang Dewan HAM PBB kali ini adalah satu kesempatan bagi dunia internasional juga pemerintah Indonesia untuk betul-betul menunjukkan situasi krisis di Rakhine dan juga pentingnya kerja sama bantuan pemerintahan dari berbagai negara dan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mengatasi krisis yang sedang berlangsung dan mencarikan jalan keluar untuk pelanggaran HAM di sana,” tuturnya.
Dengan demikian, Usman mengharapkan adanya langkah aktif dari PBB untuk segera menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine.
“Kita juga mendukung langkah aktif pemerintah Indonesia untuk mendorong Dewan Hak Azasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa dan pertemuan sidang umum PBB yang sekarang ini akan berlangsung di New York untuk mendorong negara-negara anggota PBB mengambil satu langkah yang aktif sehingga akhir sebuah resolusi yang kuat untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine,” ujarnya.
Sebelumnya, krisis kemanusiaan yang dipicu konflik antara kelompok militan Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) dan militer di Rakhine State, Myanmar, akan dibahas dalam pertemuan antarmenteri luar negeri ASEAN.
Pertemuan itu akan dilakukan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, 23 September 2017, kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (11/9).
Selain menyimak paparan tentang situasi terkini di Myanmar, para menteri luar negeri ASEAN juga akan mendiskusikan bagaimana setiap negara anggota bisa lebih berperan terutama dalam penyaluran bantuan kemanusiaan kepada warga yang terdampak konflik di Rakhine.
“Mengenai bantuan kemanusiaan ini akan menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut,” ujarnya.
Krisis kemanusiaan di Myanmar sebelumnya juga menjadi perhatian para kepala negara dan kepala pemerintahan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI) di Astana, Minggu (10/9).
