Ada Apa dengan UU Omnibus Law?, Ada Apa dengan DPR?
Pengesahaan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law menjadikan mahasiswa unjuk rasa karena isi dari UU Cipta Kerja yang menibulkan kontaraversi.
Mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law undang-undang cipta kerja di depan gedung DPR.
Aksi ini juga menarik perhatian para buruh diberbagai daerah karena dinilai isi dari UU Cipta Kerja yang tidak berpihak sama sekali kepada masyarakat justru merugikan masyarakat.
Di tengah pandemi covid 19 ini berbagai Negara masih fokus melawan covid 19 akan tetapi Indonesia malah fokus ke UU cipta kerja, DPR yang tergesa- gesa mengetuk palu untuk mengesahkan undang-undang justru menibulkan kecurigaan karena nilai terburu-buru tanpa memikirkan hak-hak buruh dan masyarakat malah justru hanya mementikan kepentinag investor diatas kebutuhan pekerja.
Pengesahan UU cipta kerja ini langsung beredar di kalangan masyarakat dan mahasiswa dan menibulkan kontraversi bagi para buruh dan masyarakat terkait isi dari UU Cipta Kerja tersebut. Klaster ketenagakerjaan pada UU Cipta Kerja Omnibus Law banyak mendapat kritikan karena dinilai merugikan pihak buruh merasa bahwa hak-hak mereka dalam UU ketenagakerjaan akan semakin berkurang jika UU Cipta Kerja ditekan pemerintah dan diberlakukan.
Menurut penulis, harusnya pemerintah perlu meninjau ulang terkait UU Cipta Kerja yang menibulkan diskriminasi gender dan lingkungan, membahas undang-undang yang menyakut aturan hidup orang banyak.
Adapun poin-poin kontroversi dari UU Cipta Kerja Omnibus Law antara lain :
1. Pengahapusan upah minimum
Upah minimum tidak akan ditetapkan lagi secara nasional, melainkan oleh gubernur, selain itu pemberian upah juga akan dilakukan dengan sistem pengaturan per jam.
2. Penghapusan pekerja kontrak
Dengan dihapusnya pekerja kontrak, maka tidak ada lagi aturan mengenai batasan karyawan kontra.
3. Waktu 6 hari kerja
Waktu istirahat wajib diberikan kepada karyawan setelah 4 jam bekerja paling sedikit 30 menit, selain itu perusahaan juga wajib memberikan istirahat mingguan selama 1 hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu.
4. Pemutusan hubungan kerja ( PHK ) lebih mudah
Ketika perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja ( PHK ) pada karyawan maka pihak perusahan wajib memberikan pesangon, namun berbedan dengan UU Cipta Kerja yang dimana jumlah pesangon yang diberikan lebih sedikit dari aturan yang telah ada sebelumnya.
5. Masuknya tenaga kerja asing (TKA)
UU Cipta Kerja mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia dan mendapatkan izizn tertulis dari menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.
