FPKS: Pengajuan Pergantian Panglima TNI Sesuai Konstitusi
LOMBOKita – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai pengajuan pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden yang diatur sesuai konstitusi dan aturan perundang-undangan.
“Pengajuan pergantian Panglima sesuai konstitusi dan undang-undang adalah hak prerogatif Presiden. Presiden mengajukan nama kepada DPR, lalu akan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR, mudah-mudahan lancar,” kata Jazuli di Jakarta, Senin.
Jazuli menilai proses penggantian ini hal yang wajar karena Panglima Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018.
Dia mengatakan calon Panglima TNI yang diajukan Presiden yaitu Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang saat ini menjabat Kepala Staf Angkatan (KSAU) memiliki kualifikasi.
“Nanti tinggal kita uji pemahaman dan komitmennya dalam menjaga NKRI dari berbagai ancaman negara,” ujarnya.
Selain itu Jazuli mengatakan, Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun ini adalah akhir pengabdian kepada negara secara formal di TNI.
Namun dia meyakini bahwa pengabdian Gatot untuk bangsa dan negara masih akan berlanjut dalam bentuk yang lain.
“Jenderal Gatot membanggakan selama memimpin TNI, paham betul dimensi ancaman aktual terhadap negara dan mampu membangun kedekatan TNI dengan rakyat secara baik,” katanya.
Menurut anggota Komisi I DPR itu, yang terpenting Gatot mampu menggabungkan komponen nasionalisme dan relegius sebagai mata rantai perjuangan bangsa.
Dia menilai dengan catatan prestasi dan pengabdian tersebut, berharap Gatot terus berkarya dan berkontribusi bagi negara.
Jazuli berharap Hadi jika ditakdirkan menjadi Panglima TNI agar dapat melanjutkan warisan yang baik yang telah ditorehkan oleh Gatot Nurmantyo,” ujarnya.
Dia berharap pengganti Gatot mampu melanjutkan warisan yang baik, mampu membaca dan mengantisipasi potensi ancaman terhadap pertahanan negara dengan baik, dan terus mengembangkan profesionalisme TNI sehingga makin disegani musuh dan dicintai rakyat.
