Mataram akan Terapkan Transaksi Nontunai di Pasar Tradisional

LOMBOKita – Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mendukung rencana Badan Keuangan Daerah yang akan menerapkan sistem pembayaran nontunai di pasar tradisional dalam setiap penaikan retribusi pasar.

“Hal itu menjadi bagian penataan manajemen pasar tradisional sekaligus menghindari adanya pungutan-pungutan di luar ketentuan yang ada,” katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin.

Baginya, penerapan sistem pembayaran retribusi secara nontunai di pasar tradisional tidak masalah, karena upaya itu seiring dengan kecanggihan teknologi saat ini.

“Jika penerapan sistem nontunai itu mampu mengukur dan memaksimalkan pendapatan daerah tidak masalah, namun penerapan nontunai jangan sampai menghilangkah kekhasan yang ada di pasar tradisional,” katanya.

Ia mengatakan, pasar tradisional memiliki keunikan dan kekhasan sendiri yang harus dipertahankan dan dirawat, dimana di pasar tradisional terjadi transaksi emosional yang kuat, proses tawar menawar, proses silaturahim antara pedagang dan pembeli yang tidak dimiliki pasar modern.

“Untuk itu, pasar tradisional harus terus dilakukan penataan dan penguatan dan memperkuat manajemen sumber daya manusia agar semakin baik,” ujarnya.

Dengan penataan manajemen yang baik, pemerintah kota optimistis ke depan pasar tradisional akan menjadi primadona masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi pasar yang saat ini Rp4,5 miliar.

Terkait dengan itu, pihaknya mengingatkan Dinas Perdagangan untuk terus meningakatkan pembinaan serta memperkuat kapasitas pasar tradisional.

“Kami juga aktif melakukan revitalisasi pasar tradisional agar bisa menjadi pasar yang aman dan nyaman. Untuk tahun ini ada dua pasar tradisional yang kita revitalisasi yakni Pasar Mandalika dan Sindu,” katanya.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram HM Syakirin Hukmi sebelumnya mengatakan, untuk melaksankaan program nontunai di pasar, telah melakukan komunikasi intensif dengan salah satu bank di daerah ini.

“Apabila ada lampu hijau terhadap kerja sama itu, tahun depan kita bisa melakukan penandatangan nota kesepahaman untuk kemudian mulai diterapkan,” katanya.

Menurutnya, pembayaran dengan sistem nontunai di pasar tradisional bertujuan agar semua pendapatan daerah yang bersumber dari pasar, baik itu retribusi maupun pajak bisa langsung masuk ke kas daerah.

Dengan demikian, tidak ada lagi aparat pemerintah di pasar tradisional yang bersentuhan langsung dengan pembayaran tunai. “Para pedagang yang akan membayar retribusi maupun sewa lapak bisa langsung menyetorkannya ke bank atau melalui anjungan tunai mandiri (ATM),” ujarnya.