KPK Imbau Novanto Penuhi Panggilan Pemeriksaan

LOMBOKita – Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau Ketua DPR Setya Novanto menghadiri pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik pada Rabu (15/11).

“Saya kira ini seharusnya menjadi bentuk kepatuhan terhadap hukum, yaitu kalau dipanggil oleh penegak hukum, sebaiknya datang,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Surat panggilan kepada Setnov untuk diperiksa sebagai tersangka KTP-el sudah dikirimkan pada pekan lalu. Namun, pengacara Setnov, Fredrich Yunadi, mengatakan bahwa Ketua Umum DPP Partai Golkar itu tidak akan hadir memenuhi panggilan KPK dengan alasan putusan MK tentang Pasal 245 Ayat (1) UU MD3 harus ada izin Presiden dan Pasal 20A UUD 1945, yaitu anggota Dewan memiliki hak untuk bicara, untuk bertanya, untuk mengawasi, dan punya imunitas.

“Karena alasan imunitas ataupun dibutuhkannya persetujuan tertulis dari Presiden sebenarnya kalau kita baca UU MD3 secara hati-hati tidak ada ketentuan seperti itu. Imunitas hanya diatur sebatas pada hal-hal, misalnua diatur dalam Pasal 224 UU MD3, seperti pernyataan atau pertanyaan yang diungkapkan dalam pelaksanaan tugas anggota DPR, termasuk tindak lain,” kata Febri.