IKD Lotim Tuding Dinas Sosial Biang Kerok Kisruh JPS

LOMBOKita – Para Kepala Desa yang tergabung dalam Ikatan Kepala Desa (IKD) Lombok Timur menuding Dinas Sosial setempat biang kerok kisruh data penerima JPS.

Hal itu terucap saat hearing antara Dinsos dan IKD Lotim di ruang Sekda Lombok Timur., Rabu (17|6).

“Muara kisruh permasalahan data penerima ini pihak Dinas Sosial,” ungkap Ketua IKD Lotim, Nurhadi Muis di hadapan Sekda HM.Juani Taofik, Kadis Sosial Lotim, H.Ahmat, Kepala Bidang Kelembagaan Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lotim, Lukman Nul Hakim.

‎Muis yang juga Kades Jeruk Manis mengatakan, terhadap permasalahan ini, para Kades menjadi tidak nyaman, masyarakat menganggap seolah-olah Kades yang melakukan pengurangan jumlah penerima JPS tersebut.

Yang jadi pertanyaan juga, menurut Muis, Dinas Sosial meminta para kepala desa untuk melakukan verifikasi data jumlah penerima JPS.setelah di berikan justru tak bertanggungjawab justru mengembalikan permasalahan ke desa,

“Ini yang tidak benar, dinas Sosial yang meminta melakukan pendataan, data sudah di berikan justru banyak yang tak terakomodir,” sebutnya.

Untuk apa desa di suruh melakukan pendataan, kalau justru memunculkan polemik. Bahkan Muispun mempertanyakan masalah data double, tidak berikan jawaban, justru ditutup-tutupi.

“Kita diminta pasang data penerima untuk transparansi,teapi saat akan di dipasang, nama yang di usulkan, kan ini namanya mengadu kad3s dengan rakyatnya,” ucap Muis.

Hal sebada diucapkan Rifai Pajri Humas IKD, mengatakan terjadinya kekisruhan pendataan penerrima JPS ini Dinas Sosial sendiri, termasuk juga para pendamping yang tidak terbuka dan transparan mengenai warga yang mendapatkan BST maupun BPNT. 

“Tunjukkan kami mana data yang dikatakan double itu biar jelas, jangan justru ditutup-tutupi,” tegasnya seraya mencontohkan di desanya ada sekitar 400 KK yang mendapatkan JPS Lotim tahap pertama, ditahap kedua menjadi 200 KK lebih,terus siapa yang mengurangi.

Sekda Lotim,HM.Juani Taofik menanggapi keluhan para Kepala desa tersebut, dirinya meminta Dinas Sosial dan kepala Desa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik.seraya memberikan deadline untuk klarifikasi data penarima JPS.

“Silahkan Desa membawa data Bay Name Bay Adres (BNBA). kkarifikasi data itu dengan Dinas Sosial,” paparnya.

Kepala Dinas Sosial Lotim, Ahmat juga mengatakan terhadap masih adanya masyarakat yang belum terakomodir dalam penerima bantuan JPS. silahkan kepada Desa untuk membawa datanya guna dilakukan klarifikasi dan verifikasi mumpung masih ada kesempatan.

“Silahkan desa bawa BNBA untuk sama-sama kita lihat,agar mana yang dianggap double dicoret dan belum dapat bisa dapat,” tegasnya.