Pemprov NTB akan Galakkan Pelajar Bayar SPP dengan Sampah!
LOMBOKita – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M. Si menjelaskan, “Zero Waste” merupakan salah satu program unggulan pemerintah provinsi NTB untuk mengatasi persoalan sampah di daerah itu.
Menurutnya, masalah sampah merupakan salah satu momok yang masih sulit teratasi sejak lama di NTB. Karena itu, pemerintah provinsi menggalakan program Zero Waste tersebut dengan harapan mampu mewujudkan program pemerintah daerah lainnya, seperti program NTB Asri dan Lestari.
“Ke depannya, sampah akan menjadi bahan rebutan dalam satu keluarga. Tiak apa-apa, daripada berlomba-lomba membiarkan sampah berserakan, mengundang bakteri dan penyakit. Kan mending diperebutkan untuk menghasilkan uang,” kata Madani di sela-sela penanaman bibit pohon yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Lombok Tengah (PWLT) bekerjasama dengan Paguyuban Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka Bulan Bhakti Lingkungan Hidup tahun 2019 di sekitar Danau Biru Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, Minggu (25/8/2019).
Berita terkait:
- PWLT Sukses Gelar Bulan Bhakti Lingkungan Hidup 2019
- Hutanku Lestari, Alamku Asri, Penopang NTB Gemilang
Bahkan, kata Madani, untuk mengatasi persoalan sampah tersebut, ke depan pemerintah provinsi NTB akan menggalakkan pembayaran SPP dari sampah. Polanya, sebut Madani, setiap lembaga maupun perorangan untuk menggalakkan program bersih-bersih sampah (Zero Waste). Dengan cara mendirikan bank sampah, misal di sekolah ataupun madrasah.
“Pak Gubernur telah mengeluarkan himbauan kepada lembaga-lembaga pendidikan, pengurus masjid, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk melakukan “zero waste”,” kata Madani Mukarom.
Demikian pula dengan Posyandu, katanya, disamping melakukan kegiatan pelayanan kesehatan, ibu-ibu akan datang ke Posyandu sambil membawa sampah. Dan sampah-sampah yang dikumpulkan itu akan dibeli oleh pihak Bank Sampah.
Baca juga:
- Baiq Nabila Taufik Dinobatkan sebagai Duta Lingkungan 2019
- Mengenal Baiq Nabila Taufik, Peraih Mahkota dan Tongkat Duta Lingkungan 2019
Madani Mukarom menyebutkan, Pemprov NTB akan membangun sistem dengan mengupayakan pendirian bank sampah di setiap titik, minimal satu desa memiliki satu bank sampah. Demikian juga dengan komunitas-komunitas lainnya di daerah ini didorong untuk memiliki bank sampah, sehingga ke depan tidak ada lagi sampah yang berserakan di pinggir-pinggir jalan maupun rumah-rumah penduduk.
“Sampai tahun 2023 akan terbangun sekitar 500 unit bank sampah di NTB. Di tiap-tiap kabupaten juga akan dibangun bank sampah induk, di provinsi juga akan dibangun bank sampah induk,” kata Madani.
Selain melakukan daur ulang, pemprov NTB juga akan mengembangkan teknologi pengomposan. Plastic-plastik yang biasanya dibuang sembarangan bisa didaur ulang menjadi bahan kerajinan yang bernilai ekonomis.
“Pak Gubernur mengharapkan agar NTB menjadi pusat pengolahan daur ulang atau recyle center. Jadi, tidak perlu lagi mengirim bahan-bahan plastik ke pulau Jawa. Karena kita akan industrialisasikan semuanya, misal saja untuk membuat sendok plastik, cangkir, karena di NTB juga akan ada teknologi daur ulang dan pengomposan,” tandas Madani Mukarom.
Terhadap sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang, menurut Madani, adakan dijadikan sebagai pilot sampah untuk dikerjasamakan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), misal dengan PLTU Jeranjang, PT AMNT, PLTU Sambalia di Lombok Timur, untuk dijadikan bahan campuran batu bara, sehingga sampah itu benar-benar habis.
Pemerintah provinsi NTB, imbuh Madani, benar-benar komit mengatasi persoalan sampah di daerah ini dengan meluncurkan program Zero Waste, yang kemudian didorong ke arah teknologi dan industrialisasi dengan membangun sistem yang kuat untuk pengolahan sampah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
