Kemiskinan Lombok Tengah Turun Jadi 10,34 Persen, Terendah Ketiga di NTB

LOMBOKita – Angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di daerah tersebut turun menjadi 10,34 persen atau sekitar 106,82 ribu jiwa.

Angka ini menurun 0,34 poin persentase dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebesar 10,68 persen. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Lombok Tengah pada posisi ketiga dengan persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), setelah Kota Mataram dan Kota Bima.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Tengah, Taufikurrahman Pua Note, mengatakan penurunan angka kemiskinan tersebut menjadi salah satu indikator positif dari perkembangan pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, capaian tersebut perlu menjadi momentum untuk memperkuat berbagai program pengentasan kemiskinan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Penurunan persentase penduduk miskin di Lombok Tengah dari 10,68 persen pada 2025 menjadi 10,34 persen pada 2026 merupakan perkembangan positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya dari sisi jumlah dan persentase penduduk miskin, perbaikan juga terlihat pada indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tercatat turun dari 1,15 pada Maret 2025 menjadi 1,05 pada Maret 2026. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan lebih signifikan, dari 0,31 menjadi 0,18.

Penurunan kedua indikator tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Selain itu, kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin menyempit.

“Kita tidak hanya melihat kemiskinan dari sisi jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga dari kedalaman dan keparahannya. Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan dari 1,15 menjadi 1,05 serta Indeks Keparahan Kemiskinan dari 0,31 menjadi 0,18 menunjukkan adanya perbaikan pada kedua indikator tersebut,” jelasnya.

Meski menunjukkan tren positif, tantangan pengentasan kemiskinan di Lombok Tengah masih cukup besar. Hal ini terlihat dari Garis Kemiskinan pada Maret 2026 yang mencapai Rp618.843 per kapita per bulan.

Angka tersebut meningkat 8,78 persen dibandingkan Maret 2025 yang tercatat sebesar Rp568.910. Komoditas makanan masih menjadi penyumbang dominan terhadap garis kemiskinan, dengan kontribusi mencapai sekitar 75,85 persen.

Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk terus menjaga daya beli masyarakat, memperkuat perlindungan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Taufikurrahman menegaskan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus mendorong penguatan sinergi lintas sektor dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.

Sejumlah langkah yang dilakukan meliputi optimalisasi program perlindungan sosial, pengembangan ekonomi inklusif, hingga pemenuhan layanan infrastruktur dasar guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ia berharap penurunan angka kemiskinan tersebut dapat menjadi pijakan untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang lebih terarah, berbasis data, dan berkelanjutan.

“Tantangan ke depan adalah memastikan agar penurunan angka kemiskinan dapat terus berlanjut dan dirasakan secara merata oleh masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor, optimalisasi program perlindungan sosial, penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta pemenuhan infrastruktur dasar agar kebijakan yang dilaksanakan benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.